Kenaikan Tarif Air PAM Jaya: Peningkatan Layanan Jadi Kunci, Warga Rusun Protes Kenaikan 71 Persen

Legislator DKI Jakarta mendukung kenaikan tarif air PAM Jaya, tetapi menekankan pentingnya peningkatan layanan dan infrastruktur, sementara warga rusun memprotes kenaikan tarif hingga 71 persen.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Kenaikan tarif air bersih PAM Jaya di Jakarta menuai pro dan kontra. Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati, mendukung kenaikan tersebut, tetapi dengan syarat adanya peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi fasilitas. Sementara itu, warga rusun mengeluhkan kenaikan tarif yang mencapai 71 persen, merasa kebijakan tersebut merugikan mereka. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada Minggu, 23 Februari 2024, setelah Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum diberlakukan. Kenaikan tarif dinilai perlu untuk mendanai proyek pipanisasi yang bertujuan meningkatkan akses air bersih di Jakarta, namun warga rusun merasa kebijakan ini tidak adil karena menyamakan tarif mereka dengan gedung-gedung komersial.

Perdebatan ini muncul setelah Perumda PAM Jaya mengumumkan rencana percepatan layanan air bersih 100 persen di Jakarta hingga tahun 2030. Proyek ini membutuhkan pembangunan 7.000 kilometer sambungan pipa baru, yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas selama masa konstruksi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran warga akan dampak negatif proyek tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi proyek.

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengakui potensi gangguan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Namun, ia juga menekankan pentingnya proyek ini untuk mencapai target akses air bersih universal di Jakarta. Sementara itu, warga rusun telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan protes mereka, termasuk menemui PAM Jaya, DPRD DKI Jakarta, YLKI, dan Ombudsman RI, namun belum membuahkan hasil yang signifikan.

Bebizie Sri Mulyati dari Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa kenaikan tarif air bersih hanya dapat diterima jika diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur yang memadai. Ia menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas dan proyek pipanisasi yang terencana dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. "Asal memang diimbangi dengan servis dan fasilitas yang bagus," ujarnya.

Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dalam pelaksanaan proyek pipanisasi. Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan yang kemudian diabaikan, seperti yang sering dikeluhkan warga. "Kalau ada galian, harus dipikirkan bagaimana penuntasannya. Kadang masyarakat mengeluhkan, tadinya jalan depan rumahnya rapi, setelah ada proyek jadi rusak dan tidak diperbaiki lagi," tambahnya.

DPRD DKI Jakarta mendorong PAM Jaya untuk memastikan bahwa proyek pipanisasi dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek menjadi hal yang krusial untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari konflik sosial yang berpotensi terjadi akibat proyek tersebut.

Perumda PAM Jaya berencana untuk menyelesaikan proyek pipanisasi sepanjang 7.000 kilometer hingga tahun 2030 dengan menggunakan model 'bundling investment' bersama mitra. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Namun, proyek berskala besar ini juga menimbulkan tantangan.

Arief Nasrudin mengakui bahwa selama masa konstruksi, akan banyak galian di jalan raya yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif dari proyek tersebut. PAM Jaya perlu mempertimbangkan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif proyek terhadap masyarakat.

Selain itu, PAM Jaya juga perlu memastikan bahwa proyek ini dijalankan secara efisien dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari potensi korupsi. Perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

Warga rusun di Jakarta memprotes keras kenaikan tarif air minum yang mencapai 71,3 persen. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak adil karena menyamakan tarif mereka dengan gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran. "Kami yang menggunakan air PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari, masak, cuci dan mandi dikenakan tarif sama gedung-gedung komersial seperti mal dan perkantoran," keluh Pikri Amiruddin, seorang penghuni Rusun Kalibata.

Pikri dan warga rusun lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan protes mereka, termasuk menemui PAM Jaya, DPRD DKI Jakarta, YLKI, dan Ombudsman RI. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang memuaskan. Mereka menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya telah memperlakukan warga rusun secara tidak adil selama bertahun-tahun.

Ketidakadilan ini terlihat dari perbedaan tarif yang signifikan antara warga rusun dengan pengguna komersial, padahal kebutuhan air bersih mereka jauh berbeda. Warga rusun berharap agar Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tarif air minum dan memberikan solusi yang lebih adil bagi mereka.

Perlu adanya kajian ulang terhadap kebijakan tarif air minum agar lebih berkeadilan dan mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama warga rusun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan kebijakan tersebut pro-rakyat.