Kepala Desa di Jateng Usul Sekolah Antikorupsi Berlanjut ke Tingkat Kabupaten

Para kepala desa di Jawa Tengah mengapresiasi program Sekolah Antikorupsi dan berharap program tersebut berlanjut hingga tingkat kabupaten agar pemahaman antikorupsi lebih mendalam.

Semarang, 29 April 2024 - Sebuah program inovatif yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yaitu Sekolah Antikorupsi 'Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi', menuai apresiasi positif dari sejumlah kepala desa. Program yang telah diikuti oleh 7.810 kepala desa ini dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Para kepala desa berharap program tersebut dapat berlanjut hingga ke tingkat kabupaten untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

Apresiasi datang dari berbagai penjuru Jawa Tengah. Muji Subagyo, Kepala Desa Sidowangi, Kabupaten Magelang, misalnya, menyatakan, "Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten." Ia menambahkan bahwa program ini sangat membantu kepala desa memahami secara detail pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks.

Hal senada disampaikan Cipto Teguh Wibowo, Kepala Desa Karanglo, Kabupaten Banyumas. Ia menilai Sekolah Antikorupsi sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang jelas tentang penggunaan bantuan keuangan desa. "Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan bantuan keuangan, red.)," ujarnya. Ia juga mengakui adanya kendala administrasi, seperti kebutuhan faktur pajak dan perubahan aturan yang sering terjadi.

Sekolah Antikorupsi ini menghadirkan pemateri dari berbagai lembaga, termasuk KPK RI, BPKP Perwakilan Jateng, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jateng. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan desa dan upaya pencegahan korupsi. Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan mendukung pembangunan desa yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Gubernur Luthfi memaparkan keberhasilan program ini. "Upaya pencegahan korupsi di Jateng sudah terbukti, di antaranya sudah ada 30 desa antikorupsi, dan 297 desa yang sedang diajukan sebagai desa antikorupsi," katanya. Ia menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan, mengingat potensi desa yang beragam, seperti wisata desa dan lumbung pangan desa.

Para kepala desa yang mengikuti program ini berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, program ini dianggap penting untuk menyamakan pemahaman dan memastikan semua kepala desa memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa secara benar. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Adanya kendala administrasi dan perubahan aturan yang sering terjadi juga menjadi alasan pentingnya program ini berkelanjutan. Sekolah Antikorupsi diharapkan dapat memberikan solusi dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait hal tersebut. Dengan demikian, kepala desa dapat lebih fokus pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat tanpa terbebani oleh kerumitan administrasi dan risiko korupsi.

Para kepala desa berharap program Sekolah Antikorupsi dapat terus berlanjut dan bahkan diperluas cakupannya. Mereka menyadari pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuangan desa dan upaya pencegahan korupsi untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan sejahtera. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan kepala desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Program ini juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pelatihan dan pemahaman yang komprehensif, diharapkan kepala desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya desa dan menjalankan program pembangunan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Secara keseluruhan, program Sekolah Antikorupsi ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari para kepala desa di Jawa Tengah. Mereka berharap program ini dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya agar dapat menjangkau lebih banyak kepala desa dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan desa di Jawa Tengah.