KI DKI Jakarta Dorong BPAD Raih Kategori 'Informatif' di E-Monev 2024

Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan meraih kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta untuk mencapai kategori 'Informatif' dalam Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, saat visitasi ke BPAD Jakarta pada Senin, 24 Februari 2024. Dorongan ini muncul karena BPAD DKI Jakarta hanya mendapat kategori 'Cukup Informatif' pada E-Monev 2024 sebelumnya. Visitasi dilakukan untuk memberikan masukan dan mengevaluasi progres pelayanan informasi publik BPAD.

KI DKI Jakarta menilai masih banyak badan publik yang belum memahami sepenuhnya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kurangnya sosialisasi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, KI DKI Jakarta gencar melakukan kunjungan ke berbagai badan publik untuk memberikan pemahaman dan mendorong peningkatan transparansi.

Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam pengelolaan data dan informasi untuk memenuhi hak publik. Ia berharap BPAD dapat memanfaatkan E-Monev sebagai momentum untuk menata pengelolaan data dan informasi demi meningkatkan reputasi lembaga. Dengan demikian, BPAD dapat mengidentifikasi data yang sering diminta publik dan permasalahan yang ada.

Luqman menyoroti pentingnya pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setiap tahun. Ia juga berharap BPAD dapat mengoptimalkan pengelolaan informasi sebagai pengelola data dan aset daerah. Hal ini penting untuk memastikan akses informasi publik yang mudah dan transparan.

Plt. Sekretaris BPAD DKI Jakarta, Didiek Budi Cahyadi, menyatakan komitmen BPAD untuk terus mengembangkan keterbukaan informasi. Ia menjelaskan bahwa BPAD berupaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data yang perlu dijaga kerahasiaannya.

Didiek menambahkan bahwa BPAD saat ini tengah menyusun roadmap terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi publik. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan KI DKI Jakarta.

BPAD berharap dengan adanya visitasi dan rekomendasi dari KI DKI Jakarta, kualitas pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan dan target kategori 'Informatif' dalam penilaian keterbukaan informasi dapat tercapai.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah kurangnya pemahaman mengenai UU KIP di berbagai badan publik. Sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. KI DKI Jakarta berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada badan publik.

Selain itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari setiap badan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Hal ini meliputi penyusunan DIP dan DIK yang komprehensif dan terupdate, serta pengembangan sistem informasi yang user-friendly dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya upaya kolaboratif antara KI DKI Jakarta dan BPAD DKI Jakarta, diharapkan keterbukaan informasi publik di Jakarta dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Visitasi KI DKI Jakarta ke BPAD menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Harapannya, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di BPAD DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.

Melalui peningkatan akses informasi publik, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.