KPK Siap Hadapi Praperadilan Kedua Hasto Kristiyanto

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan kesiapan menghadapi potensi praperadilan kedua dari Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku, setelah praperadilan pertama ditolak.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyatakan kesiapan lembaga antirasuah menghadapi potensi pengajuan praperadilan kedua oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini menyusul penolakan praperadilan pertama Hasto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Tanak menjelaskan bahwa KPK akan mempelajari terlebih dahulu argumen hukum yang diajukan Hasto dalam permohonan praperadilan keduanya. "Kami akan melihat dulu dalil yang disampaikan dalam permohonan praperadilan HK baru kami bisa membuat, meng-counter atas dalil permohonan praperadilannya," ujar Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

KPK optimistis akan kembali memenangkan gugatan praperadilan, mengacu pada putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan pertama Hasto. Tanak menggunakan analogi untuk menjelaskan optimisme tersebut: "Bahasa lain dari tidak menerima adalah menolak. Kalau cinta tidak diterima oleh seorang wanita, berarti cinta sudah dapat disimpulkan 'ditolak' ya," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan tim hukum akan mempertimbangkan pengajuan praperadilan baru. Pernyataan ini disampaikan setelah hakim menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima.

Ronny Talapessy, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, menjelaskan bahwa putusan hakim bukan penolakan substansi gugatan. Hakim menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima karena alasan administratif, yaitu penggabungan dua Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan suap dan obstruction of justice (Oj).

Meskipun demikian, Ronny menilai hal tersebut tidak menjadi masalah karena objek dan tersangka tetap sama. Ia juga menghormati penafsiran hakim. "Pertimbangan hakim dalam keputusan hari ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristiyanto," jelasnya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, menyatakan permohonan praperadilan Hasto tidak dapat diterima karena dianggap kabur atau tidak jelas. Hakim juga mengabulkan eksepsi dari KPK dan membebankan biaya perkara nihil kepada Hasto. "Kemudian, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon kabut atau tidak jelas," ujar Hakim Djuyamto.

Dengan ditolaknya praperadilan pertama, dan potensi pengajuan praperadilan kedua, kasus ini terus menjadi sorotan publik. Publik menantikan langkah selanjutnya dari KPK dan tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto. KPK menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum selanjutnya dan optimis akan kembali memenangkan gugatan.

Sebagai informasi tambahan, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Kasus ini melibatkan berbagai pihak dan terus bergulir dalam proses hukum di Indonesia.