KPK Tegas: Pencarian Harun Masiku Berlanjut Meski Hasto Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penahanan Hasto Kristiyanto tak menghentikan pencarian buronan Harun Masiku; KPK menduga Hasto membantu pelarian Masiku.

Jakarta, 21 Februari 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya penangkapan terhadap buronan Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan secara maksimal oleh penyidik. KPK juga membuka diri bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan Harun Masiku.

Penangkapan Hasto sendiri dilakukan pada Kamis malam (20/2) dan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan KPK. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto diduga mengintervensi proses penyidikan dengan memberikan instruksi kepada beberapa orang untuk membantu pelarian Harun Masiku. Hal ini menyebabkan Harun Masiku berhasil menghindari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020 dan hingga kini masih menjadi buronan.

Menurut Setyo, Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi milik Hasto, untuk menghubungi Harun Masiku agar merusak ponselnya dan melarikan diri. Perintah ini diberikan saat KPK tengah melakukan OTT terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap tersebut. "Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," ungkap Setyo.

Tidak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berisikan informasi terkait pelarian Harun Masiku. Perintah ini diberikan pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan bahwa Hasto juga mengumpulkan beberapa orang yang terkait dengan kasus Harun Masiku dan menginstruksikan mereka untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada KPK. Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghambat proses penyidikan.

KPK menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Hasto. Pasal ini mengatur tentang perintangan penyidikan. KPK menilai tindakan Hasto telah secara signifikan menghambat proses hukum dalam kasus Harun Masiku.

KPK berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang dapat membantu proses penangkapan Harun Masiku. Komisi antirasuah ini juga menegaskan komitmennya untuk terus berupaya maksimal dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas.

Meskipun penahanan Hasto merupakan perkembangan signifikan dalam kasus ini, KPK menekankan bahwa pencarian terhadap Harun Masiku tetap menjadi prioritas utama. Upaya untuk membawa Harun Masiku ke pengadilan akan terus berlanjut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan permohonan dukungan kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Informasi sekecil apapun yang relevan dengan pencarian buronan tersebut akan sangat membantu proses penyidikan.

KPK berharap kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat proses penangkapan Harun Masiku dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Komisi antirasuah ini berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam memberantas korupsi di Indonesia.