KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka, 53 Saksi Diperiksa

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan KPK terkait dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku; KPK telah memeriksa 53 saksi dan 6 ahli.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan perkara suap Harun Masiku. Penahanan Hasto dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Rutan KPK. Kasus ini melibatkan intervensi Hasto yang diduga menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020 dan hingga kini masih buron.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 53 saksi dan 6 ahli terkait keterlibatan Hasto. Selain itu, penggeledahan di beberapa lokasi juga telah dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti. KPK menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Hasto.

Tuduhan terhadap Hasto meliputi dua tindakan utama. Pertama, pada 8 Januari 2020, saat KPK melakukan OTT terhadap Harun Masiku, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jl. Sutan Syahrir No 12 A, untuk menghubungi Harun Masiku agar merusak ponselnya dan melarikan diri. Kedua, pada 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi, Hasto diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang berisi informasi terkait pelarian Harun Masiku.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 8 Januari 2020 yang menargetkan Harun Masiku terkait dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Namun, berkat dugaan intervensi Hasto, Harun Masiku berhasil lolos dan hingga kini masih menjadi buronan. Perintah Hasto kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku dan menyuruhnya menghilangkan jejak digital menjadi bukti utama keterlibatannya.

Selain itu, ditemukan pula bukti bahwa Hasto mengumpulkan sejumlah orang terkait kasus Harun Masiku dan menginstruksikan mereka untuk memberikan keterangan palsu kepada KPK. Tindakan ini diduga bertujuan untuk menghambat dan mempersulit proses penyidikan. KPK telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Perintah Hasto kepada Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang berisi informasi krusial semakin memperkuat dugaan perintangan penyidikan. Ponsel tersebut diduga menyimpan bukti-bukti komunikasi dan informasi yang dapat mengungkap peran Harun Masiku dan jaringan yang terlibat.

Dalam proses penyidikan, KPK telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk keterangan dari 53 saksi dan 6 ahli. Penggeledahan di beberapa lokasi juga telah dilakukan untuk menemukan barang bukti tambahan. KPK bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini bertanggung jawab.

Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan adanya pola sistematis untuk melindungi Harun Masiku dan menghambat proses hukum. Intervensi Hasto, baik melalui perintah langsung maupun arahan kepada orang-orang terdekatnya, telah secara signifikan menghambat upaya KPK dalam mengungkap kasus ini.

Proses hukum akan terus berlanjut, dan KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya. KPK berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dan memberikan informasi yang akurat untuk mendukung proses penegakan hukum.

Kesimpulan: Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan langkah penting dalam mengungkap kasus perintangan penyidikan Harun Masiku. KPK telah bekerja secara profesional dan teliti dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.