KPU Jadwalkan Hampir Semua PSU Pilkada Setelah Idul Fitri 2025

KPU RI mengumumkan hampir semua pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2025, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan hampir seluruh PSU akan digelar setelah Idul Fitri 2025. Keputusan ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah dibacakan pada 24 Februari 2025. Proses PSU ini melibatkan berbagai daerah di Indonesia dan mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Afifuddin menjelaskan bahwa sebagian kecil PSU akan dilaksanakan lebih cepat, yakni 30 hari setelah putusan MK dibacakan, tepatnya pada 22 Maret 2025. Namun, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlibat dalam PSU gelombang pertama ini relatif sedikit. "Kami kan punya keterbatasan putusan Mahkamah Konstitusi, yang 30 hari tadi kan 22 Maret ya, itu sedikit TPS kok, tidak yang 100 persen. Ada yang satu daerah, empat TPS, sedikit TPS," ujar Afifuddin.

KPU menegaskan bahwa menjadwalkan seluruh PSU setelah Idul Fitri merupakan langkah yang sesuai aturan. Menunda seluruh PSU hingga setelah Idul Fitri akan melanggar putusan MK. Oleh karena itu, KPU berkomitmen untuk menjalankan putusan MK tersebut dengan teliti dan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Mahkamah Konstitusi telah resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah menyelesaikan pemeriksaan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Sidang pleno yang berlangsung pada 24 Februari 2025 menghasilkan putusan yang mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dari 26 permohonan yang dikabulkan, 24 di antaranya memutuskan untuk menggelar PSU.

MK menetapkan beberapa tenggat waktu pelaksanaan PSU, yaitu 30, 45, 60, 90, dan 180 hari sejak putusan dibacakan pada 24 Februari 2025. Hal ini berarti PSU akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret, 5 April, 19 April, 24 Mei, dan 9 Agustus 2025. KPU di daerah yang bersangkutan wajib menjalankan putusan MK sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Selain PSU, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya (Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025). Kedua, perbaikan penulisan keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilkada di Kabupaten Jayapura (Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025).

• Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
• Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
• Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
• Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
• Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
• Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

Dengan demikian, proses Pilkada 2024 akan sepenuhnya tuntas setelah pelaksanaan PSU di 24 daerah tersebut. KPU akan terus berupaya memastikan proses PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi tegaknya prinsip demokrasi yang adil dan transparan.