KPU Manggarai Barat Evaluasi Turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
KPU Manggarai Barat mengevaluasi penurunan partisipasi pemilih Pilkada 2024 yang hanya mencapai 72,33 persen dan merencanakan peningkatan sosialisasi serta optimalisasi peran berbagai pihak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah mengevaluasi penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penurunan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Manggarai Barat, Krispianus Bheda, dalam FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Labuan Bajo pada Senin, 25 Februari 2024.
Berdasarkan data yang dipaparkan, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 hanya mencapai 72,33 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Pemilu 2024 yang mencapai angka 80 persen. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 199.749 pemilih, hanya 146.463 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dari jumlah tersebut, 145.036 suara dinyatakan sah, sementara 1.427 suara dinyatakan tidak sah. Penurunan ini menjadi fokus utama evaluasi KPU Manggarai Barat.
Turunnya partisipasi pemilih ini menjadi perhatian serius bagi KPU Manggarai Barat. Berbagai faktor kemungkinan menjadi penyebabnya, dan KPU berkomitmen untuk mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan mendatang. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan awak media.
Mekanisme Peningkatan Partisipasi Pemilih
Sebagai respons atas rendahnya partisipasi pemilih, KPU Manggarai Barat berencana untuk meningkatkan strategi sosialisasi dan melibatkan lebih banyak pihak. "Kami akan memanfaatkan semua modal yang kita punya, baik infrastruktur dan sumber daya manusia, serta platform media sosial," ujar Krispianus. Sosialisasi akan ditingkatkan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, laman resmi KPU Manggarai Barat, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
KPU juga akan memaksimalkan peran berbagai pihak, termasuk awak media dan komunitas relawan. "Dalam konteks kita di Manggarai Barat, kalau kita lihat di media sosial dan publik tingkat partisipasi tinggi sekali, tapi mengapa dalam pemberian hak suara atau hak pilih di hari H tingkat partisipasi sedikit, ini jadi catatan KPU untuk mendalami apa masalahnya," tambah Krispianus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara antusiasme di media sosial dan partisipasi nyata di TPS.
Selain itu, KPU juga akan mengevaluasi proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Terdapat dua kasus pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan anggota KPPS di Manggarai Barat. Ke depan, proses rekrutmen KPPS akan lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. "Ada catatan dalam proses rekrutmen tidak transparan, terbuka untuk publik, tapi memang dalam situasi pemilu dan pilkada tidak ada jeda, tapi ke depan kita harus intensifkan soal mekanisme sosialisasi ke publik terkait syarat calon, ketentuan-ketentuan terkait itu," jelas Krispianus.
Peran Bawaslu dan Faktor-Faktor Penurunan Partisipasi
Ketua Bawaslu Manggarai Barat, Leny Seriang, turut memberikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih merupakan isu nasional. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, serta perampingan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 900 TPS pada pemilu sebelumnya menjadi 587 TPS pada pilkada.
Leny menyarankan agar jumlah dan lokasi TPS dipermanenkan untuk memudahkan pemilih menemukan TPS. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap perekrutan penyelenggara ad hoc, baik di Bawaslu maupun KPU. Ia berharap masa kerja Pengawas TPS dan KPPS ditambah untuk memberikan waktu yang cukup bagi mereka dalam mempersiapkan diri dan memahami regulasi.
"Kualitas penyelenggara yang kemudian ke depan mungkin harus dipikirkan untuk dievaluasi apakah dimungkinkan untuk tidak hanya satu bulan masa kerjanya, minimal 3 bulan lah, sehingga mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik, menguasai regulasi kerja seperti apa termasuk mengetahui risiko apa yang mereka bisa dapat jika mereka tidak melakukan kerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada," kata Leny. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pilkada.
Kesimpulannya, KPU Manggarai Barat berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada mendatang melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan sosialisasi, optimalisasi peran berbagai pihak, dan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen KPPS. Kerja sama dengan Bawaslu dan berbagai pihak lainnya sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Manggarai Barat.