Kuasa Hukum Minta KPK Tunggu Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto
Kuasa hukum Hasto Kristiyanto meminta penyidik KPK menunggu putusan praperadilan sebelum menentukan status tersangka kliennya terkait kasus dugaan suap Harun Masiku dan obstruction of justice.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2), meskipun kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, meminta penyidik untuk menunggu hasil putusan praperadilan. Pemanggilan ini terkait dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan (obstruction of justice). Ronny menegaskan bahwa kehadiran Hasto besok bertujuan untuk menyampaikan permohonan agar KPK mempertimbangkan putusan praperadilan sebelum menetapkan status tersangka secara definitif.
Ronny Talapessy, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, menyampaikan permohonan tersebut di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (19/2). Ia menjelaskan bahwa tim hukum telah kembali mendaftarkan dua berkas praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait status tersangka Hasto. Kedua praperadilan tersebut diajukan untuk menggugat penetapan tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan obstruction of justice.
"Kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik seyogianya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny kepada awak media. Pernyataan ini menekankan pentingnya menunggu putusan hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait status tersangka Hasto.
Praperadilan dan Kejanggalan Sidang
Hasto Kristiyanto sendiri menyatakan akan memenuhi panggilan KPK sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum. Namun, ia juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam persidangan praperadilan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Hasto, saksi ahli dari pihak KPK dan pemohon (Hasto) sama-sama mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penetapan tersangka.
Hasto menegaskan bahwa dirinya bukan pejabat negara, sehingga tidak ada kerugian negara yang terkait dengan kasus ini. Ia juga menekankan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya kejanggalan terkait perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan adanya keterangan saksi di bawah sumpah yang menyebutkan adanya intimidasi dari penyidik KPK terhadap saksi-saksi. Intimidasi tersebut diduga bertujuan untuk memaksa saksi mengakui keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku.
"Karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu, saya tetap akan hadir dengan didampingi oleh para penasehat hukum kami," pungkas Hasto, menunjukkan komitmennya untuk menghadapi proses hukum meskipun mempertanyakan legalitas penetapan status tersangka.
Penjelasan Kuasa Hukum dan Langkah Hukum Selanjutnya
Ronny Talapessy kembali menegaskan bahwa kehadiran Hasto di KPK besok bertujuan untuk menyampaikan permohonan penundaan penetapan status tersangka sampai putusan praperadilan keluar. Tim hukum Hasto berharap KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Langkah hukum yang diambil oleh tim kuasa hukum Hasto menunjukkan adanya upaya untuk melawan penetapan status tersangka. Dengan mengajukan praperadilan, tim hukum berharap dapat membatalkan status tersangka Hasto dan menghentikan proses hukum lebih lanjut jika memang ditemukan kejanggalan dalam proses penetapan tersangka tersebut.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tokoh penting di partai politik. Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan nasib Hasto Kristiyanto ke depannya dan menjadi sorotan bagi publik yang menantikan kejelasan atas kasus ini.
Langkah hukum ini juga menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, di mana proses praperadilan dapat digunakan sebagai upaya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh pihak berwenang.