Kuasa Hukum Zakiyah-Najib Laporkan Hakim MK ke MKMK: Putusan Pilkada Serang Dinilai Cacat Hukum

Tim kuasa hukum Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena putusan Pilkada Serang dinilai cacat hukum dan tidak berdasar.

Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas, menyatakan akan melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Langkah ini diambil karena mereka menilai putusan MK dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Serang mengandung cacat hukum dan keluar dari aspek hukum yang berlaku. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin, 24 Februari 2025, di Jakarta.

Kuasa hukum Zakiyah-Najib, Daddy Hartadi, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim MK. Menurutnya, putusan tersebut tidak didasari bukti yang cukup terkait adanya pelanggaran hukum oleh penyelenggara pemilihan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), atau aparat penegak hukum lainnya. "Unsur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harusnya memenuhi unsur kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, sementara dalil permohonan yang diajukan pemohon, hanya mendalilkan kecurangan yang diajukan oleh Mendes PDT saja," ujar Daddy Hartadi di Serang, Selasa (25/2).

Daddy Hartadi juga menekankan bahwa laporan-laporan yang melibatkan Mendes PDT sebelumnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak terbukti adanya pelanggaran. Ia berpendapat bahwa hakim MK telah keluar dari koridor hukum dan melanggar norma etik. Oleh karena itu, tim kuasa hukum akan segera mengajukan laporan ke MKMK atas potensi pelanggaran etik tersebut. "Kita akan mengajukan permohonan ke paslon nomor urut 02, agar memberikan kuasa kepada kita untuk mengajukan permohonan ke MKMK terkait adanya potensi pelanggaran etik," tegasnya.

Daddy Hartadi menyatakan keyakinannya atas kemenangan Zakiyah-Najib dengan persentase 70 persen. Ia menilai putusan MK telah mencederai suara rakyat Serang. Ia bahkan optimistis, jika Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan, Zakiyah-Najib akan kembali meraih kemenangan. "Karena dalil permohonan ada faktor peran pak Mendes itu sama sekali tidak ada peran, dan faktor besarnya itu adalah Charlie Van Houten yang blusukan ke seluruh kecamatan bersama Raffi Ahmad," katanya menjelaskan faktor-faktor yang mendukung kemenangan Zakiyah-Najib.

Lebih lanjut, Daddy Hartadi menambahkan bahwa kemenangan Zakiyah-Najib juga didorong oleh keinginan masyarakat Serang untuk perubahan nyata dan fundamental. Ia yakin, dalam PSU, dukungan dari masyarakat, ulama, dan santri akan semakin memperkuat posisi Zakiyah-Najib. "Pasangan calon nomor urut 2 kalau PSU bisa saja masyarakat, ulama, santri, membuktikan kemenangannya lagi, maka hukumnya dijaga ditertibkan dan kita tinggal jalankan putusan MK. Namun memang seperti dikatakan tadi bahwa terjadi anomali dengan adanya putusan ini," pungkas Daddy Hartadi.

Putusan MK ini menimbulkan kontroversi dan memicu reaksi dari berbagai pihak. Tim kuasa hukum Zakiyah-Najib mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya untuk memperjuangkan hak-hak kliennya dan memastikan suara rakyat Serang dihormati. Langkah pelaporan ke MKMK ini menjadi bagian dari upaya tersebut untuk meminta pertanggungjawaban hakim MK atas putusan yang dianggap kontroversial.

Putusan MK terkait Pilkada Serang ini menjadi sorotan karena dinilai tidak adil dan mengabaikan bukti-bukti yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan imparsialitas lembaga peradilan. Langkah hukum yang ditempuh oleh tim kuasa hukum Zakiyah-Najib menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang telah berjalan. Ke depan, diharapkan MK dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengambil keputusan, serta memperhatikan suara rakyat dan bukti-bukti yang diajukan.

Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan. Masyarakat berharap MKMK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan adil. Putusan MKMK nantinya akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan.

Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana mekanisme pengawasan terhadap putusan MK agar dapat mencegah terjadinya kontroversi serupa di masa mendatang. Penting bagi MK untuk selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan, imparsialitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia.