Manokwari Bidik Peningkatan PAD dari Retribusi Sampah Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Manokwari berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Kabupaten Manokwari di Papua Barat tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi sampah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, yang berdampak pada kebutuhan fiskal daerah. Target peningkatan PAD ini diproyeksikan untuk tercapai pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memulai inisiatif ini dengan fokus pada pemungutan retribusi sampah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan setempat. Harjanto Ombesampu, Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Manokwari, menjelaskan bahwa retribusi sampah untuk ASN ditetapkan sebesar Rp80.000 per bulan, lebih tinggi dibandingkan retribusi masyarakat umum yang sebesar Rp50.000. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk percontohan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini tengah melakukan pendataan terhadap seluruh ASN untuk memastikan tidak terjadi pungutan ganda, terutama bagi pasangan suami istri yang sama-sama ASN. Pendataan ini penting untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam penerapan kebijakan retribusi sampah.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan tidak termasuk ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berdomisili di Manokwari. Sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat masih diperlukan untuk penerapan kebijakan ini pada ASN provinsi.

Bupati Manokwari telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pertemuan telah dilakukan dengan berbagai OPD, termasuk DLH dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk membahas strategi peningkatan PAD.

Selain retribusi sampah, upaya peningkatan PAD juga melibatkan optimalisasi pendapatan dari sektor lain. Hal ini terlihat dari target PAD Kabupaten Manokwari tahun ini yang mencapai Rp97 miliar, meskipun angka tersebut masih dianggap belum ideal untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah.

Corneles E. Wondiwoy, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menyatakan bahwa PAD Manokwari yang ideal berkisar antara Rp150 miliar hingga Rp200 miliar per tahun. Angka ini diperlukan untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dan mengimbangi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan retribusi sampah dan parkir diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral juga akan dioptimalkan untuk menambah pemasukan kas daerah.

Upaya peningkatan PAD melalui retribusi sampah di Manokwari merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, diharapkan target peningkatan PAD dapat tercapai dan kebutuhan fiskal daerah dapat terpenuhi.