Mantan Penyidik KPK Jadi Deputi Pengawasan BP Haji: Jamin Transparansi Penyelenggaraan Haji

BP Haji resmi menunjuk mantan penyidik KPK, Harun Al-Rasyid, sebagai Deputi Pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

Badan Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (BP Haji) resmi mengangkat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al-Rasyid, sebagai Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), pada Kamis, 24 April 2024, di Asrama Haji Bekasi. Pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Kepala BP Haji, pejabat BP Haji lainnya, dan para undangan.

Pengangkatan Harun Al-Rasyid, yang dikenal luas sebagai 'Raja OTT' karena kinerjanya yang gemilang dalam operasi tangkap tangan kasus korupsi saat bertugas di KPK, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, aman, nyaman, dan transparan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

Keputusan ini dinilai krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Gus Irfan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan akuntabel.

Posisi Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi di BP Haji memiliki peran yang sangat penting. Deputi ini bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses pendaftaran hingga kepulangan jamaah. Pengawasan yang efektif akan menjamin terlaksananya ibadah haji dengan lancar dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Dengan pengalaman Harun Al-Rasyid di KPK, diharapkan pengawasan akan lebih optimal. Keahliannya dalam menyelidiki dan mencegah korupsi akan sangat bermanfaat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Gus Irfan juga menyampaikan bahwa penunjukan Harun Al-Rasyid merupakan langkah nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang aman, nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji.

Selain pengawasan yang ketat, Gus Irfan juga menekankan pentingnya inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Ia mendorong agar BP Haji berani berpikir out of the box dalam mencari solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan.

Inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menghadirkan perubahan yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas layanan jamaah haji. BP Haji berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanannya agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

Dengan dilantiknya Harun Al-Rasyid, diharapkan BP Haji dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji. Komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi prioritas utama.

Harun Al-Rasyid, sebelum bergabung dengan BP Haji, terakhir berkarir di Kepolisian RI. Pengalamannya yang luas di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan di BP Haji.

Pelantikan Harun Al-Rasyid sebagai Deputi Pengawasan BP Haji menandai komitmen yang kuat dari BP Haji untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel. Dengan pengalaman dan keahliannya, diharapkan Harun Al-Rasyid dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia.