Menaker Apresiasi Sritex: Eks Karyawan Berpeluang Bekerja Kembali dalam Dua Pekan

Menteri Ketenagakerjaan mengapresiasi upaya kurator PT Sritex yang memfasilitasi rekrutmen kembali mantan karyawan sekitar 12 ribu orang yang terkena PHK dalam dua pekan ke depan.

Jakarta, 3 Maret 2025 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan apresiasi atas langkah tim kurator PT Sritex yang membuka peluang bagi mantan karyawan untuk kembali bekerja. Hal ini disampaikan Menaker Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Keputusan ini diambil setelah proses lelang aset Sritex selesai dan diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi ribuan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut Menaker, rencana rekrutmen kembali ini merupakan kabar baik bagi para mantan karyawan Sritex. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mengawal agar hak-hak para pekerja tetap terpenuhi, termasuk kompensasi PHK, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi komitmen kurator. Dalam dua minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Ini memberikan ketenangan," ujar Yassierli.

Pernyataan Menaker ini memberikan harapan baru bagi sekitar 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak perusahaannya yang terkena dampak pailit perusahaan. Pemerintah memastikan bahwa proses pembayaran JHT dan JKP akan segera diproses agar para pekerja dapat segera memanfaatkannya.

Tim kurator PT Sritex telah menyampaikan rencana untuk mempekerjakan kembali mantan karyawan dalam waktu dua pekan ke depan. Hal ini dimungkinkan setelah adanya opsi penyewaan aset perusahaan yang dilelang. Para mantan karyawan akan kembali bekerja di bawah manajemen baru yang memenangkan lelang aset tersebut. Langkah ini dinilai sebagai solusi yang tepat untuk meringankan beban para pekerja yang terkena PHK.

Proses rekrutmen kembali ini diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan. Pemerintah akan terus memantau proses tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak para pekerja tetap terlindungi. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja dan memberikan solusi atas permasalahan PHK massal yang terjadi di PT Sritex.

Disperinaker Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan sejak awal bahwa hak karyawan meliputi JHT, JKP, dan pesangon. Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa perusahaan telah membayarkan premi secara tertib. Hal ini memastikan bahwa para pekerja akan menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja yang terkena PHK di PT Sritex. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan proses rekrutmen kembali berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, menyampaikan apresiasi atas loyalitas karyawan dan berharap agar mereka dapat kembali bekerja.

Sekitar 8.000 karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo dan total 12.000 karyawan Sritex dan tiga anak usahanya kehilangan pekerjaan akibat pailit. Dengan adanya rencana rekrutmen kembali ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif PHK massal tersebut. Pemerintah dan pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan keberlangsungan proses ini.

Proses penyewaan aset dan rekrutmen kembali ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menghadapi permasalahan serupa. Dengan adanya solusi yang tepat dan cepat, dampak negatif PHK dapat diminimalisir dan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena dampaknya. Pemerintah berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan lain dalam mengelola hubungan industrial yang baik.

Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, mengingat Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil besar di daerah tersebut. Pemulihan ekonomi pasca PHK massal ini menjadi fokus pemerintah ke depannya.

Rencana rekrutmen kembali eks karyawan PT Sritex menunjukkan komitmen pemerintah dan tim kurator dalam melindungi hak-hak pekerja. Proses ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi ribuan pekerja yang terdampak PHK dan menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menghadapi situasi serupa. Pemerintah akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.