Menteri PANRB dan Mendagri Jalin Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah

Menteri PANRB dan Mendagri membahas penguatan pembinaan reformasi birokrasi daerah untuk percepatan transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menggelar pertemuan strategis di Jakarta pada Selasa (11/3) untuk membahas sejumlah rencana strategis, termasuk penguatan pembinaan reformasi birokrasi di daerah. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dalam rangka mendorong transformasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/3), Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian PANRB dan Kemendagri. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital pemerintah dan pemerataan manfaatnya hingga ke daerah-daerah. "Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah," kata Rini.

Salah satu fokus utama dari koordinasi ini adalah percepatan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Reformasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik. Menteri PANRB menyadari pentingnya peran Kemendagri sebagai pembina daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa adaptasi terhadap teknologi digital merupakan sebuah keharusan dalam era modern ini. Tantangan utama dalam transformasi digital terletak pada pemerataan akses dan manfaatnya ke seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Kementerian PANRB dan Kemendagri sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program transformasi digital di seluruh tingkatan pemerintahan.

Kementerian PANRB juga mendukung penuh transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri, termasuk penguatan organisasi. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergi antar program. Strategi ini difokuskan pada dua outcome utama: Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah.

Penerapan SAKP bertujuan untuk memastikan keselarasan kinerja antar instansi dengan target pembangunan nasional. Sistem ini akan menjadi instrumen penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah di berbagai tingkatan. Sementara itu, Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kedua shared outcomes ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan utama reformasi birokrasi, yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dan Kemendagri, diharapkan reformasi birokrasi di daerah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal proses transformasi digital dan reformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Kerja sama dan koordinasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih optimal.

Melalui kolaborasi yang kuat ini, diharapkan reformasi birokrasi akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.