Menteri Wahid Dorong Restorasi Sungai Cegah Banjir Jabar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tekankan pentingnya restorasi sungai di Jawa Barat untuk mencegah banjir, termasuk kompensasi bagi bangunan di bantaran sungai.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan perlunya restorasi sungai di Jawa Barat untuk mengurangi risiko banjir. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta. Langkah ini dinilai krusial mengingat tingginya potensi banjir di daerah tersebut.

Dalam konferensi pers pada Senin, Wahid menekankan pentingnya penataan bantaran sungai dan kawasan riparian, termasuk bangunan dan hak kepemilikan yang telah ada. Ia mengakui perlunya kehati-hatian dalam mengembalikan fungsi kawasan tersebut, termasuk mempersiapkan kompensasi bagi bangunan yang terdampak. Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dengan bangunan di sepanjang Sungai Bekasi sebagai langkah awal.

Kerja sama dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah akan terus dilakukan untuk mengumpulkan data lahan serupa. Wahid juga memastikan pemerintah akan mengambil pendekatan manusiawi dalam menangani bangunan di bantaran sungai yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. "Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, kita akan mengambil pendekatan yang manusiawi," ujarnya, seraya menambahkan kemungkinan adanya kompensasi khusus bagi warga yang terdampak.

Langkah restorasi sungai ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi risiko banjir di Jawa Barat. Penataan bantaran sungai yang terintegrasi dan komprehensif dinilai sangat penting. Hal ini meliputi normalisasi sungai, penghijauan, dan penataan bangunan di sekitar sungai.

Kerja sama antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Koordinasi yang baik akan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program restorasi sungai. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi yang adil dan transparan bagi masyarakat yang terdampak program restorasi sungai. Kompensasi yang diberikan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nilai bangunan dan kerugian ekonomi yang dialami masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam melakukan restorasi sungai. Ia melihat pertemuan tersebut sebagai langkah maju dalam mengatasi masalah banjir di Jawa Barat. "Hari ini kita mulai membahas teknis, seperti upaya rehabilitasi, melampaui langkah-langkah darurat. Kita menyambut baik semua inisiatif yang diusulkan oleh Menteri ATR dan akan berupaya menyiapkan kerangka acuan yang diperlukan," kata Mulyadi.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan program restorasi sungai. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan data, koordinasi dengan masyarakat, dan pengawasan pelaksanaan program. Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan program berjalan lancar dan efektif.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program restorasi sungai dapat mengurangi risiko banjir di Jawa Barat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sungai.

Data yang dikumpulkan oleh Kementerian ATR/BPN akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program restorasi sungai. Data tersebut akan mencakup informasi mengenai kondisi sungai, bangunan di bantaran sungai, dan hak kepemilikan lahan. Informasi ini akan sangat penting untuk memastikan program restorasi sungai berjalan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, upaya restorasi sungai di Jawa Barat merupakan langkah penting dalam mitigasi bencana banjir. Komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat, akan menentukan keberhasilan program ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.