Mitigasi Bencana Perumahan: Menteri PKP dan Gubernur Jabar Bahas Solusi Banjir Jawa Barat

Menteri PKP dan Gubernur Jawa Barat membahas mitigasi bencana perumahan di Jawa Barat, fokus pada pencegahan banjir dan pembangunan rumah tahan bencana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan para bupati se-Jawa Barat, telah menggelar rapat membahas mitigasi bencana terkait perumahan. Rapat yang diadakan di Jakarta pada Rabu (12/3) ini difokuskan pada upaya pencegahan banjir yang kerap melanda Jawa Barat, seperti di Bekasi dan sekitarnya. Pertemuan ini menjawab pertanyaan apa yang dibahas (mitigasi bencana perumahan), siapa yang terlibat (Menteri PKP, Gubernur Jabar, dan bupati), di mana (Jakarta), kapan (12 Maret), mengapa (mencegah banjir dan kerusakan akibat bencana), dan bagaimana (dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penegakan hukum).

Menteri PKP, yang akrab disapa Ara, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan hunian layak, aman, dan tahan bencana. Ia menyatakan komitmen untuk mengeluarkan regulasi yang dibutuhkan pemerintah daerah terkait kementeriannya. "Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara.

Ara juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana. Pembangunan permukiman di masa depan harus lebih tertata, menghindari pembangunan rumah atau vila di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, dan kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di Jawa Barat.

Salah satu solusi yang dibahas adalah pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah Jawa Barat. Ara mencontohkan proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara, yang dibangun tahun lalu oleh Presiden Prabowo dengan dukungan CSR dan Universitas Pertahanan. Model ini diharapkan dapat diterapkan secara bertahap di Subang, Karawang, dan Bekasi. "Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menyampaikan beberapa permasalahan yang menyebabkan banjir di Jawa Barat. Ia menjelaskan perubahan fungsi lahan di hulu sungai dari hutan dan perkebunan menjadi kawasan permukiman elit dan pariwisata telah mengurangi daya serap air. "Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti masalah penyempitan dan pendangkalan bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta maraknya pembangunan perumahan di pinggiran sungai. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan risiko banjir di Jawa Barat.

Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat ini memerlukan solusi terpadu dan komprehensif. Tidak hanya pembangunan rumah tahan bencana, tetapi juga penataan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Penegakan hukum juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

• Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan perumahan.
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pembangunan di kawasan rawan bencana.
• Pembangunan rumah panggung berbasis CSR sebagai solusi hunian di daerah rawan banjir.
• Penataan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.
• Pengembangan program edukasi dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana.

Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, dan tahan bencana di Jawa Barat. Dengan langkah-langkah konkret dan komprehensif, diharapkan risiko bencana banjir dan kerusakan perumahan dapat diminimalisir.