Ombudsman: BAM DPR, Pintu Masuk Perbaikan Tata Kelola Berbasis Aspirasi Publik

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dinilai Ombudsman berpotensi besar menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan pengaduan publik dan meningkatkan respons pemerintah.

Jakarta, 25 April 2024 - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai Ombudsman Republik Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya, dalam diskusi strategis bertajuk "Persiapan Telaah Aspirasi Masyarakat: Menuju Pengelolaan Aspirasi yang Responsif" di Bogor, Jawa Barat.

Diskusi tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem pengaduan publik, baik secara digital maupun konvensional, untuk menciptakan basis data yang kuat dan terpadu. Dadan Suharmawijaya menyoroti perlunya BAM mengintegrasikan mekanisme pengaduan dengan sistem nasional seperti SP4N-Lapor!, guna mencegah duplikasi, mempercepat respons, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga hingga tingkat daerah untuk memastikan respons pemerintah yang menyeluruh terhadap aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa tingginya jumlah pengaduan publik, seperti di Swedia, tidak selalu mengindikasikan buruknya layanan publik. Sebaliknya, hal tersebut bisa menjadi indikator meningkatnya kesadaran publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengelola dan menindaklanjuti pengaduan tersebut secara efektif dan efisien. Partisipasi publik melalui pengaduan dilihat sebagai energi demokrasi yang sehat dan bahan bakar perbaikan, bukan ancaman.

Ombudsman menekankan pentingnya integrasi sistem pengaduan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam merespon aspirasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan, BAM dapat membangun basis data yang komprehensif dan terpadu. Hal ini akan mempermudah proses analisis dan penyelesaian pengaduan, serta mencegah duplikasi upaya.

Sinergi antar lembaga juga menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Kerja sama yang erat antara BAM, Ombudsman, dan kementerian/lembaga terkait akan memastikan bahwa pengaduan masyarakat ditangani secara terkoordinasi dan menyeluruh. Pendekatan yang komprehensif ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Petugas yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pengaduan akan mampu menangani pengaduan dengan lebih efektif dan efisien.

Anggota BAM DPR, Yulisman, menyatakan bahwa BAM harus menjadi badan yang menyusun telaah kebijakan secara tajam dan berbasis suara rakyat. Hal senada disampaikan oleh Anggota BAM DPR lainnya, Satori, yang menekankan keterbukaan BAM terhadap masukan dari Ombudsman.

Satori juga berharap kerja sama kelembagaan antara BAM dan Ombudsman dapat mempercepat pencapaian visi BAM sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa BAM sedang menyusun sistem internal untuk pengelolaan aspirasi yang lebih terstruktur dan berharap sinergi ini dapat membangun citra DPR yang lebih positif di mata publik.

Ombudsman berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dalam upaya negara untuk mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat. Diskusi di Bogor merupakan langkah konkret Ombudsman dalam memperkuat kemitraan kelembagaan dan menata ulang sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pengelolaan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Satu sistem nasional pengaduan akan mencegah duplikasi, mempercepat respons, dan menguatkan akuntabilitas," kata Dadan Suharmawijaya.

"Pendekatan yang menyeluruh akan membuat masyarakat merasa suaranya benar-benar direspons negara," tambahnya.

"Kami di BAM sadar bahwa sebagai alat baru, kami perlu mitra yang dapat memberi perspektif pengawasan dan keberpihakan pada publik," ujar Satori.

Inisiatif kolaborasi antara Ombudsman dan BAM DPR menandai langkah signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi publik. Integrasi sistem pengaduan dan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.