Papua Pegunungan Usul Kebijakan Afirmasi CASN 2025: Passing Grade Diturunkan, Kuota Terjaga

Pemprov Papua Pegunungan perjuangkan kebijakan afirmasi CASN 2025 dengan usulan penurunan passing grade dan jaminan kuota 800-1.000 formasi bagi putra-putri daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan tengah berupaya mendapatkan kebijakan afirmasi khusus untuk calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2025 dari pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi putra-putri Papua Pegunungan dalam pemerintahan daerah. Inisiatif ini diusulkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, di Wamena pada Rabu, 5 Juli 2023.

Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penurunan passing grade atau batas nilai minimal untuk CASN. Pemprov Papua Pegunungan mengusulkan rasio 80:20, di mana 80 persen kuota diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non-OAP. Penurunan passing grade ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah OAP yang lolos seleksi CASN.

Selain penurunan passing grade, Pemprov Papua Pegunungan juga meminta jaminan agar kuota formasi CASN sebanyak 800-1.000 tetap tersedia meskipun tidak ada pelamar OAP yang memenuhi nilai ambang batas. Kuota ini akan dialokasikan untuk jabatan-jabatan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembangunan di Papua Pegunungan.

Penjabat Gubernur Velix V Wanggai menjelaskan alasan di balik usulan kebijakan afirmasi ini. Beliau menekankan pentingnya peningkatan partisipasi OAP dalam pemerintahan daerah. "Kami meminta penurunan passing grade atau batas nilai minimal CASN bagi orang asli Papua (OAP) dan non OAP 80-20 persen," kata Wanggai. Menurutnya, batas nilai minimal yang lebih rendah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi OAP untuk bergabung dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, Wanggai menjelaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan OAP dalam birokrasi pemerintahan Papua Pegunungan. Dengan demikian, putra-putri daerah dapat berkontribusi langsung dalam pembangunan daerahnya sendiri. Pemprov berharap agar usulan ini dapat diterima oleh pemerintah pusat.

Pemprov Papua Pegunungan juga mengusulkan agar kuota formasi CASN tetap terjaga, meskipun tidak ada pelamar OAP yang memenuhi nilai ambang batas. "Formasi ini tetap dapat digunakan sesuai dengan kuota yang akan kami susun untuk jabatan-jabatan baru sesuai dengan kontekstual Papua Pegunungan," ujar Wanggai. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk pembangunan daerah.

Pemprov Papua Pegunungan berharap agar usulan kebijakan afirmasi CASN 2025 ini dapat diterima oleh pemerintah pusat. Penerimaan usulan ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi OAP untuk berkarier di pemerintahan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua Pegunungan.

Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Papua Pegunungan melalui peningkatan partisipasi dalam pemerintahan. Dengan adanya lebih banyak OAP yang bekerja di pemerintahan, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang lebih inklusif.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan optimis bahwa usulan ini akan dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah pusat. Mereka berharap agar pemerintah pusat dapat melihat pentingnya kebijakan afirmasi ini dalam konteks pembangunan daerah yang adil dan merata.

Keberhasilan usulan ini akan berdampak positif bagi pembangunan Papua Pegunungan. Dengan lebih banyak OAP yang terlibat dalam pemerintahan, akan terjadi peningkatan pemahaman dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Usulan kebijakan afirmasi CASN 2025 oleh Pemprov Papua Pegunungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi OAP dalam pemerintahan. Penurunan passing grade dan jaminan kuota formasi diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi putra-putri Papua Pegunungan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.