Perbaikan Jalan Dominasi Musrenbang Lombok Tengah, Anggaran 2026 Fokus Tekan Kemiskinan

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Lombok Tengah didominasi usulan perbaikan jalan, sementara pemerintah fokus menurunkan angka kemiskinan di tahun 2026.

Lombok Tengah, 18 Maret 2024 - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berlangsung pada 10-15 Maret 2024, menghasilkan dominasi usulan perbaikan infrastruktur jalan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, pada Selasa lalu. Usulan tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Wiranata menjelaskan, "Usulan yang paling banyak dari hasil musrenbang itu masalah jalan." Meskipun demikian, peningkatan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Perbaikan ini ditargetkan rampung hingga tahun 2027.

Selain infrastruktur jalan dan pendidikan, masyarakat juga mengusulkan program lain seperti penanganan sampah, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan program percepatan penurunan kemiskinan. Namun, usulan perbaikan jalan tetap mendominasi.

Perbaikan infrastruktur jalan di Lombok Tengah menjadi fokus utama usulan masyarakat dalam Musrenbang. Kondisi jalan yang rusak selama ini menjadi kendala mobilitas dan perekonomian warga. Oleh karena itu, perbaikan jalan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menyadari pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk menunjang berbagai sektor. Jalan yang memadai akan mempermudah aksesibilitas, meningkatkan perekonomian, dan mendukung sektor pariwisata di Lombok Tengah.

Meskipun perbaikan jalan mendominasi, pemerintah juga memperhatikan usulan lain. Perbaikan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu, telah dilakukan secara bertahap. Saat ini, 23 dari 29 puskesmas telah diperbaiki, dan perbaikan posyandu juga telah dilakukan pada tahun 2024.

Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi atensi utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Hal ini disampaikan saat acara Musrenbang RKPD di Lombok Tengah. RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pathul Bahri menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2025 dilakukan untuk penyusunan RKPD tahun 2026. "Fokus pembangunan 2026 yakni mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan berkelanjutan dan penurunan kemiskinan," tegasnya.

Dengan demikian, meskipun usulan perbaikan jalan mendominasi Musrenbang, pemerintah Lombok Tengah tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat Lombok Tengah.

Usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang akan dikaji dan diprioritaskan berdasarkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan mendesak masyarakat. Proses perencanaan yang partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.