Pj Gubernur Papua Pegunungan Minta 32 OPD Siap Laporan Keuangan ke BPK

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan meminta 32 OPD segera siapkan laporan keuangan untuk audit BPK RI terkait penggunaan APBD 2024 senilai Rp2,23 triliun.

Wamena, 22 Februari 2025 (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix V. Wanggai, telah meminta 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut untuk segera mempersiapkan laporan keuangan guna diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Permintaan ini disampaikan menyusul rencana pemeriksaan yang akan dilakukan BPK dalam waktu dekat.

Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 di Provinsi Papua Pegunungan akan berlangsung selama kurang lebih 35 hari, dimulai pada 17 Februari hingga 23 Maret 2025. Pj Gubernur menekankan pentingnya kesigapan seluruh OPD dalam memberikan laporan yang dibutuhkan BPK. Hal ini mengingat Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru (DOB) yang pengelolaan keuangannya dibiayai oleh negara.

Pj Gubernur Velix V. Wanggai menyatakan, "BPK (RI) kurang lebih 35 hari ke depan melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 di Papua Pegunungan sehingga seluruh OPD harus membantu dalam memberikan laporan yang diminta." Beliau juga menambahkan bahwa pengelolaan keuangan negara, khususnya APBD, harus dilakukan secara terukur dan tepat, demi menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas.

Pj Gubernur Papua Pegunungan menekankan pentingnya persiapan yang matang dari seluruh OPD dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Pemeriksaan ini merupakan hal yang wajar dan rutin dilakukan terhadap pengelolaan keuangan negara di semua daerah di Indonesia. Proses ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pemeriksaan BPK RI bertujuan untuk menilai pemanfaatan APBD tahun 2024 yang mencapai Rp2,23 triliun. Hasil pemeriksaan ini akan menghasilkan opini yang akan memberikan penilaian terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pj Gubernur berharap, dengan persiapan yang baik, Provinsi Papua Pegunungan dapat memperoleh opini yang positif.

Pada tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan telah menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bersama tiga DOB lainnya. Untuk meningkatkan opini tahun ini, data pendukung yang akurat dan lengkap harus disiapkan dan diserahkan kepada BPK RI.

Dalam pemeriksaan kali ini, BPK RI akan fokus pada dua hal utama. Pertama, penyelesaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun 2023, yang meliputi kejelasan aset daerah dan pengembalian dana jika diperlukan. Kedua, pemeriksaan terhadap laporan audit pemanfaatan dana (keuangan) atau laporan realisasi anggaran (LRA).

Pemeriksaan LRA akan mencakup mekanisme perencanaan anggaran, pencairan, pelaksanaan teknis di lapangan, kualitas pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Semua aspek ini akan diteliti secara detail untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD.

Dengan demikian, kesiapan 32 OPD dalam menyediakan data dan laporan yang akurat dan lengkap sangat krusial untuk keberhasilan audit BPK RI. Hal ini juga akan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Papua Pegunungan berlangsung selama 35 hari, dari tanggal 17 Februari hingga 23 Maret 2025. Hasil pemeriksaan ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Persiapan yang matang dari 32 OPD sangat penting untuk memastikan kelancaran proses audit BPK RI. Hal ini akan berdampak pada opini yang diterima dan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semoga dengan kesiapan yang optimal, Papua Pegunungan dapat memperoleh opini yang baik dari BPK RI.