Ponorogo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Sekolah Rakyat Gratis

Pemerintah Kabupaten Ponorogo hibahkan lahan 6 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) gratis berkonsep boarding school dari SD hingga SMA, sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bupati Ponorogo telah menghibahkan lahan seluas enam hektare di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sekolah ini direncanakan akan menjadi sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Langkah ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, pada Minggu lalu. Agus menyatakan bahwa hibah lahan tersebut merupakan bentuk dukungan penuh Pemkab Ponorogo terhadap program Kementerian Sosial. "Ponorogo sudah kita pastikan, seizin Bupati, menghibahkan tanah lebih dari enam hektare di sebelah SMK Pemkab. Karena ini pemerintah dengan pemerintah, tentu kami mendukung," ujar Agus.

Pemkab Ponorogo telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan membentuk tim khusus untuk mempresentasikan kesiapan penyediaan lahan tersebut kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta. Tim ini akan memaparkan secara detail rencana pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat di Ponorogo.

Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Ponorogo dirancang sebagai sekolah berasrama yang memberikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Konsep boarding school ini dipilih untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan penuh, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dapat fokus pada pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SLTA, direncanakan akan memiliki tiga rombongan belajar. "Kita nanti rombelnya insya Allah SD tiga kelas, SMP tiga kelas, dan SLTA tiga kelas. Semuanya gratis," jelas Agus Pramono. Pembangunan gedung sekolah ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun.

Penerimaan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan untuk membuka peluang pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat. "Ke depan juga akan kita sambungkan dengan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan," tambah Agus.

Agus Pramono berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Ponorogo dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Reog. Sekolah ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Meskipun detail total anggaran pembangunan belum dipublikasikan, Agus memastikan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat akan sepenuhnya gratis bagi siswa yang diterima. "Detail total anggaran untuk pembangunan belum bisa kami sampaikan. Namun pada prinsipnya, masyarakat bisa bersekolah gratis," pungkas Agus.

Dengan komitmen dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ponorogo dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.