Prioritas RKPD Kalbar 2026: Penuhi Kebutuhan Masyarakat dan Tingkatkan IPM

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (22/4). Musrenbang tersebut membahas program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkayang dalam lima tahun ke depan.

Wagub berharap agar program-program yang disepakati benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Seperti (memprioritaskan) kebutuhan dasar masyarakat, sehingga program kerja juga terealisasi dan tepat sasaran," ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program, termasuk optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Penyusunan RKPD 2026 ini merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi pembangunan Kalimantan Barat untuk lima tahun mendatang. Wagub menekankan pentingnya penyelarasan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Musrenbang ini diharapkan menghasilkan keputusan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat Bengkayang dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Wagub Krisantus Kurniawan memaparkan bahwa IPM Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencapai 71,19 persen, meningkat 0,72 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, IPM Kalbar masih berada di peringkat kelima di Pulau Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan IPM melalui berbagai program unggulan, seperti bantuan biaya pendidikan dan peningkatan peran PKBM.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Upaya ini dilakukan melalui APBD Provinsi dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Usulan-usulan program infrastruktur terus didorong melalui Forum Musrenbang Tingkat Nasional. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan IPM Kalbar akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Dalam konteks peningkatan IPM, optimalisasi PKBM melalui program Paket A, B, dan C menjadi salah satu fokus utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menyampaikan lima isu strategis yang menjadi prioritas dalam RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2026. Kelima isu tersebut adalah: peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan pelayanan dasar; penguatan tata kelola pemerintahan; peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan; peningkatan daya saing dan kemandirian daerah; dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, bencana, dan perubahan iklim.

Isu-isu strategis tersebut selaras dengan visi Kabupaten Bengkayang yaitu "Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan keberlanjutan". Musrenbang ini diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan visi tersebut dan meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bengkayang.

Bupati Bengkayang juga berharap Musrenbang ini dapat menjadi momentum untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkayang. "Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang juga diselaraskan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalbar," ujarnya.

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam pembangunan Kabupaten Bengkayang. Program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan RKPD 2026.

Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang komprehensif dan terintegrasi, yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tertuang dalam RKPD 2026. Fokus pada peningkatan IPM dan infrastruktur menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.