Reaktivasi Jalur KA Jabar Butuh Rp15 Triliun, Bandung-Pangandaran Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan dana Rp15 triliun untuk reaktivasi jalur kereta api, dengan prioritas jalur Bandung-Pangandaran guna mendongkrak sektor pariwisata.

Bandung, 22 April 2024 - Rencana reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa proyeksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp15 triliun. Informasi ini didapat dari hasil komunikasi antara Pemprov Jabar, PT KAI, dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Angka Rp15 triliun tersebut masih berupa proyeksi awal. Herman Suryatman menekankan perlunya detail engineering design (DED) untuk menentukan angka pasti. Reaktivasi jalur kereta api ini menghadapi tantangan berupa banyaknya rel yang tertutup bangunan atau rumah, sehingga diperlukan pemetaan lapangan lebih lanjut untuk menentukan solusi yang tepat.

Pembangunan jalur kereta api ini bertujuan meningkatkan perekonomian Jawa Barat. Pemprov Jabar, Kemenhub, dan PT KAI akan bekerja sama untuk memetakan jalur dan mencari solusi yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat. "Ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat dengan melakukan reaktivasi, tentu kondisi lapangannya kan beda-beda ini, nanti bersama Kemenhub dan PT KAI kita akan mapping (mempetakan) dan kita akan carikan solusinya. Yang jelas pembangunan jalur ini tentu untuk kepentingan masyarakat dan kita akan perhatikan, termasuk keseluruhan lingkungan," ujar Herman Suryatman.

Beberapa jalur kereta api yang menjadi prioritas reaktivasi antara lain jalur Cipatat-Padalarang, Banjar-Pangandaran, Bandung-Ciwidey, dan di Garut (Cikajang). Namun, Herman Suryatman menjelaskan bahwa masih diperlukan kajian mendalam untuk menentukan prioritas tersebut. Salah satu pertimbangan utama adalah aksesibilitas terhadap proyek strategis nasional.

Kajian tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, sosial budaya, kependudukan, dan lingkungan. Setelah kajian selesai, akan dilakukan kajian anggaran dan sumber pendanaan. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya.

Pemprov Jabar juga akan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah untuk memastikan pembangunan reaktivasi jalur kereta api dapat berjalan optimal. "Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya," jelasnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menyatakan bahwa reaktivasi jalur kereta api Bandung-Pangandaran menjadi prioritas utama. Saat ini, jalur tersebut baru beroperasi hingga Banjar. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya reaktivasi jalur ini untuk memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat.

Ia menilai kereta api sebagai moda transportasi yang murah dan efektif untuk mendukung pariwisata karena kapasitas angkutnya yang besar dan kemampuannya mengatasi kemacetan. "Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu yang eksistensi saat ini baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan," kata Dedi Mulyadi.

Dengan sifatnya yang massal dan antimacet, kereta api dinilai sangat mendukung sektor pariwisata. "Kereta api sebenarnya jalur transportasi yang paling murah, ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya," ujar Dedi menambahkan.

Proyek reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat ini menjanjikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah. Namun, dibutuhkan perencanaan yang matang dan pendanaan yang cukup untuk memastikan keberhasilan proyek ini.