RKP 2026: Prioritas Program Nasional Jadi Fokus Utama, Wamenkeu Tekankan Perubahan Pendekatan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan perubahan pendekatan dalam penyusunan RKP 2026 dengan memprioritaskan program nasional, bukan operasional, guna memastikan anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

Jakarta, 5 Mei 2024 - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 akan memprioritaskan program-program pembangunan nasional. Perubahan signifikan dalam pendekatan penyusunan anggaran ini diutarakan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026 di Jakarta, Senin lalu. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan dampak nyata dari anggaran negara bagi kesejahteraan masyarakat.

Suahasil Nazara menjelaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penyusunan anggaran. Selama ini, prosesnya cenderung bottom-up, dimulai dari operasional kementerian/lembaga (K/L). Namun, RKP 2026 akan mengubah hal tersebut. "Dalam proses penyiapan anggaran, biasanya bottom-up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan," tegas Wamenkeu. Artinya, perencanaan akan berfokus pada program nasional terlebih dahulu, baru kemudian merinci operasionalnya.

Wamenkeu juga meminta K/L untuk tidak lagi bekerja dengan pendekatan business as usual. Penyusunan RKP harus lebih terarah dan terfokus pada prioritas nasional. Setelah RKP disusun dan pagu indikatif ditetapkan, akan ada pembahasan lebih lanjut dengan DPR, kemudian Kementerian Keuangan akan merancang pagu anggaran, dan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada bulan Agustus. Proses ini memastikan adanya sinkronisasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

RKP Tahun 2026 akan menekankan lima direktif Presiden Prabowo Subianto dan program-program lain yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program-program tersebut akan terintegrasi dalam seluruh prioritas nasional. Salah satu fokus utama adalah kedaulatan pangan dan energi, yang mencakup optimalisasi Bulog, pengembangan lumbung pangan (food estate), energi terbarukan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi, dan pengelolaan sampah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional.

Prioritas lainnya adalah pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, serta deregulasi dan penegakan hukum yang lebih baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, RKP 2026 juga akan memprioritaskan pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan optimalisasi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi. Program-program ini saling berkaitan dan bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, anggaran negara akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan. "Program APBN adalah menjalankan program. Dengan demikian, total belanja kita bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan peningkatan kesejahteraan," tutup Suahasil Nazara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan: Perubahan pendekatan dalam penyusunan RKP 2026, dengan memprioritaskan program nasional, menandai langkah signifikan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Fokus pada program-program prioritas ini diharapkan dapat menghasilkan outcome yang lebih terukur dan berkelanjutan.