Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Diminta Persiapkan Materi
Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus suap PAW anggota DPR ditunda satu pekan oleh PN Jaksel karena KPK meminta penundaan untuk berkoordinasi dan mempersiapkan materi.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang semula dijadwalkan pada Senin, 10 Maret 2025. Penundaan ini terkait kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Sidang yang dipimpin hakim tunggal Afrizal Hady ditunda selama satu pekan atas permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permohonan penundaan diajukan oleh KPK dengan alasan masih melakukan koordinasi dan mempersiapkan materi untuk persidangan. Hakim Afrizal Hady menjelaskan, "Kami mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ini hanya dapat kami kabulkan untuk satu pekan. Itu perlu kami sampaikan sebelum saya meminta legal 'standing' dari pemohon sekarang," ujarnya dalam sidang. Meskipun kuasa hukum Hasto meminta penundaan hanya tiga hari, hakim tetap memutuskan penundaan selama satu minggu.
Sidang praperadilan ini, dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024. Penetapan tersangka ini terkait dugaan suap dalam kasus Harun Masiku. Kasus ini sebelumnya telah menjerat beberapa pihak, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU.
Kronologi Penundaan Sidang dan Kasus Hasto Kristiyanto
Sebelumnya, pada Kamis, 13 Februari 2025, hakim tunggal Djuyamto di PN Jaksel telah menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto terkait status tersangkanya. Namun, gugatan praperadilan yang saat ini ditunda merupakan upaya hukum baru dari pihak Hasto. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, bersama dengan advokat Donny Tri Istiqomah. Keduanya diduga terlibat dalam rangkaian kasus Harun Masiku.
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Hasto Kristiyanto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Selain itu, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice). Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting di partai politik dan proses penegakan hukum di Indonesia. Penundaan sidang praperadilan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari berbagai pihak.
Berikut poin-poin penting terkait penundaan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto:
- Sidang ditunda selama satu minggu atas permintaan KPK.
- KPK beralasan masih berkoordinasi dan mempersiapkan materi persidangan.
- Sidang praperadilan bertujuan menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka.
- Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Dengan penundaan ini, publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari sidang praperadilan Hasto Kristiyanto. Publik berharap agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.