TII: Penahanan Hasto Kristiyanto Murni Penegakan Hukum, KPK Pastikan Bebas Politisasi

Peneliti TII tegaskan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti, KPK bantah adanya politisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Kamis sore. Penahanan ini terkait perannya dalam dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. KPK menegaskan penahanan ini murni penegakan hukum dan bukan politisasi.

Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, mendukung langkah KPK. Ia menyatakan penahanan Hasto didasari kecukupan alat bukti. "Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK," ujar Christina. Ia menambahkan bahwa Hasto telah berada di radar KPK sejak 2020, terkait kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku.

Penahanan Hasto menjadi langkah lanjutan KPK dalam menyelidiki keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku. Meskipun UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan pimpinan KPK sebagai pejabat negara, KPK tetap berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan. Christina juga menekankan bahwa pengajuan praperadilan oleh Hasto menunjukkan akses keadilan masih tersedia, namun KPK perlu melanjutkan proses hukum hingga persidangan.

Menurut Christina, meskipun UU KPK terbaru berpotensi menghambat kemandirian KPK, langkah penahanan Hasto patut diapresiasi. Ia berharap KPK dapat terus berani menindak korupsi tanpa pengaruh dari pihak mana pun. "Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali," tegasnya. TII menilai bahwa proses hukum yang sedang berjalan menunjukkan komitmen KPK dalam penegakan hukum.

KPK sendiri telah beberapa kali menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto murni penegakan hukum dan bukan bagian dari politisasi kekuasaan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menekankan hal ini kepada media. KPK juga telah menjelaskan secara rinci peran Hasto dalam kasus tersebut.

Proses hukum yang sedang berlangsung ini menunjukkan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi. Meskipun ada potensi hambatan dari regulasi, KPK tetap menunjukkan keberanian dalam menindak pelaku korupsi, termasuk pejabat publik.

Penyidik KPK menetapkan Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk menerima dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Total suap yang diberikan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS. Suap ini diberikan pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.

Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan upaya untuk menghalangi proses penyidikan kasus Harun Masiku. KPK tengah menyelidiki lebih lanjut keterlibatan Hasto dalam rangkaian kasus ini.

Proses hukum terhadap Hasto masih terus berjalan. KPK akan melanjutkan penyidikan dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap persidangan. Sementara itu, Hasto memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk praperadilan, sesuai dengan prinsip akses keadilan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting partai politik. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses hukum di Indonesia.