Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Perkuat Pertahanan Siber Nasional

Menkominfo Meutya Hafid tekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia, menanggapi tingginya angka kecanduan internet dan maraknya kejahatan digital.

Jakarta, 5 Mei 2024 - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sespimti Polri di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta Pusat, Senin lalu. Keamanan siber, menurut Menkominfo, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di dunia digital. Laporan Sea Times menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia dalam tingkat kecanduan internet, dengan pengguna yang aktif dan masif. Kondisi ini membuat ruang digital Indonesia rentan terhadap berbagai serangan siber, mulai dari penipuan daring hingga judi online, yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, upaya bersama untuk mengamankan ruang digital menjadi sangat krusial.

Menkominfo Meutya Hafid menyatakan, "Keamanan ruang digital harus melibatkan semua pihak, pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional."

Pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk mengawasi dan menangani ancaman siber. Kolaborasi dengan Polri, misalnya, sangat penting dalam menangani kejahatan digital seperti penyalahgunaan SIM card ilegal dan judi online. Menkominfo juga menyoroti sistem pengelolaan identitas digital di Dubai sebagai contoh yang patut dipelajari, yaitu integrasi eSIM dalam proses imigrasi untuk pengawasan digital yang lebih efektif.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi baru untuk mengatur penyelenggara jasa internet (ISP), khususnya untuk menindak ISP ilegal yang berpotensi menjadi sumber kejahatan digital. Menkominfo Meutya Hafid menegaskan, "Begitu banyak ISP ilegal yang masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan."

Dalam menangani konten ilegal seperti judi online, pemerintah beralih dari metode takedown yang kurang efektif ke sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial (SAMAN) untuk mendorong platform global lebih kooperatif. "Platform-platform global memperlakukan kita sebagai pasar. Oleh karena itu, kita harus tegas agar mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital kita," tambah Menkominfo.

• Peningkatan kolaborasi antar lembaga pemerintah (Polri, TNI, lembaga intelijen).
• Pengembangan regulasi yang komprehensif untuk mengatur ISP dan platform digital.
• Penerapan sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial (SAMAN).
• Pemantauan dan penindakan tegas terhadap kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan SIM card dan judi online.
• Pengembangan sistem identitas digital yang aman dan terintegrasi.

Menkominfo Meutya Hafid optimis bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan siber jika seluruh komponen bangsa bersatu. "Musuh kita di dunia maya semakin canggih dan tak kasat mata. Hanya dengan kolaborasi penuh, kita bisa menjaga kedaulatan digital Indonesia," tutupnya. Penguatan pertahanan siber nasional membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.