Pakar ITB Usul Skema TKDN Lebih Fleksibel: Jaring Investor Asing Tanpa Korbankan Industri Nasional

Pakar ITB, Yannes Martinus Pasaribu, mendorong pemerintah menerapkan skema TKDN yang lebih fleksibel berbasis target progresif dan insentif fiskal untuk menarik investor asing tanpa mengorbankan kemandirian industri dalam negeri.

Jakarta, 30 April 2024 - Yannes Martinus Pasaribu, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), mengusulkan strategi baru yang lebih seimbang dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia menekankan perlunya kebijakan ini tetap menarik bagi investor asing tanpa mengorbankan kemandirian industri nasional. Usulan ini muncul sebagai respon terhadap kritik atas kekakuan regulasi TKDN yang dinilai menghambat perkembangan industri otomotif dan elektronik.

Dalam wawancara dengan ANTARA, Yannes menjelaskan bahwa kunci utama adalah menerapkan skema fleksibilitas TKDN berbasis target progresif. Contohnya, target TKDN sebesar 20 persen pada tahun ketiga dan 40 persen pada tahun ketujuh. Skema ini diimbangi dengan insentif fiskal seperti tax holiday, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), dan subsidi energi. Menurutnya, pendekatan ini memberikan kepastian kepada investor asing sekaligus menjaga arah industrialisasi jangka panjang Indonesia.

Lebih lanjut, Yannes juga menyoroti pentingnya kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai syarat untuk mendapatkan insentif. Hal ini bertujuan untuk mendorong transfer teknologi dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Ia juga menekankan perlunya pembangunan klaster industri berbasis teknologi dengan fasilitas riset dan pengembangan (R&D), serta perluasan program vokasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang terampil menghadapi era industri otomotif dan elektronik masa depan.

Solusi yang Lebih Komprehensif

Yannes memberikan beberapa saran penting lainnya untuk mengoptimalkan kebijakan TKDN. Ia menyarankan agar kebijakan "supertax deduction" dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera dioperasionalkan untuk meningkatkan kapabilitas riset di perguruan tinggi. Hal ini dinilai krusial untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengusulkan skema "impor untuk ekspor" agar investor tetap dapat mengakses komponen strategis tanpa menghambat ekspansi global. Sebagai langkah proteksi domestik, Yannes mendorong penerapan tarif impor tinggi untuk produk jadi dan prioritas pengadaan pemerintah bagi produk dengan kandungan TKDN tinggi.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Yannes menekankan pentingnya evaluasi tahunan yang dilakukan oleh badan independen. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan dampak nyata kebijakan terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekosistem industri nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkala.

Yannes optimis bahwa dengan strategi yang solid, fleksibel, namun terkendali, Indonesia dapat menarik investasi asing sekaligus memperkuat fondasi industri nasional secara berkelanjutan. "Dengan strategi yang solid, fleksibel namun terkendali, Indonesia dapat menarik investasi asing sekaligus memperkuat fondasi industri nasional secara berkelanjutan," katanya.

Dukungan Revisi Regulasi TKDN

Usulan Yannes sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menginginkan revisi aturan TKDN agar lebih fleksibel dan menarik bagi investor asing. Presiden menilai regulasi TKDN yang terlalu kaku menghambat perkembangan, khususnya di sektor otomotif dan elektronik. Oleh karena itu, usulan Yannes diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan TKDN yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, pendekatan yang seimbang dan fleksibel terhadap kebijakan TKDN sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri nasional dan menarik investasi asing. Kombinasi antara target progresif, insentif fiskal, kemitraan dengan UMKM, dan evaluasi berkala dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun industri nasional yang kuat dan berdaya saing.