Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemkab Natuna Kembali Pekerjakan Non-ASN, Jelang Penghapusan 2026
Pemkab Natuna Kembali Pekerjakan Non-ASN, Jelang Penghapusan 2026

Pemerintah Kabupaten Natuna kembali mempekerjakan tenaga non-ASN yang sempat dirumahkan, namun kebijakan ini bersifat sementara sebelum penghapusan tenaga non-ASN pada 2026 mendatang.

#planetantara
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna menegaskan pemberhentian tenaga honorer bukan karena efisiensi anggaran, melainkan bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai aturan yang berlaku.

konten ai
Natuna Perpanjang Kontrak 1.277 Tenaga Non-ASN, Jelang Penghapusan 2026
Natuna Perpanjang Kontrak 1.277 Tenaga Non-ASN, Jelang Penghapusan 2026

Pemkab Natuna memperpanjang kontrak 1.277 tenaga non-ASN hingga akhir 2025, sebagai langkah transisi sebelum penghapusan tenaga non-ASN pada 2026 dan peluang menjadi PPPK paruh waktu.

PPPK
Pemkab Natuna Komitmen Patuhi Aturan Penataan Non-ASN: 8 Pegawai Terancam Dirumahkan
Pemkab Natuna Komitmen Patuhi Aturan Penataan Non-ASN: 8 Pegawai Terancam Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen pada UU ASN, namun menghadapi tantangan dalam penataan 8 pegawai non-ASN yang terancam dirumahkan karena tak terdaftar di BKN 2022, meskipun peran mereka krusial.

Sumber Antara
Natuna Catat 1.021 Pelamar PPPK Tahap Dua
Natuna Catat 1.021 Pelamar PPPK Tahap Dua

Sebanyak 1.021 pelamar mendaftar dalam rekrutmen PPPK tahap dua di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terdiri dari tenaga teknis, guru, dan kesehatan, dengan proses seleksi yang akan berlangsung hingga Februari 2025.

PPPK
1.044 Non-ASN Tapin Ikuti Seleksi PPPK Bertahap
1.044 Non-ASN Tapin Ikuti Seleksi PPPK Bertahap

Pemerintah Kabupaten Tapin mencatat 1.044 non-ASN telah terdaftar untuk seleksi PPPK bertahap guna mengatasi kekurangan PNS akibat pensiun, mutasi, dan kematian, dengan target penyelesaian dalam lima tahun.

konten ai
Teluk Wondama Dapat 1.318 Kuota ASN 2024: Prioritas Honorer
Teluk Wondama Dapat 1.318 Kuota ASN 2024: Prioritas Honorer

Pemkab Teluk Wondama menerima 1.318 kuota ASN formasi 2024, terdiri dari PPPK umum, PPPK tenaga kesehatan, dan CPNS, dengan prioritas bagi honorer yang belum lolos seleksi sebelumnya.

Honorer
Penataan 1,7 Juta Pegawai Non-ASN: Tantangan dan Solusi di Era Baru
Penataan 1,7 Juta Pegawai Non-ASN: Tantangan dan Solusi di Era Baru

Pemerintah berupaya menata 1,7 juta pegawai non-ASN, namun tantangan berupa anggaran, transparansi data, dan keberlanjutan skema pengangkatan masih perlu diatasi.

#planetantara
Depok Siap Terapkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer
Depok Siap Terapkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer

Pemerintah Kota Depok siap laksanakan Keputusan Menteri PANRB tentang PPPK Paruh Waktu untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimulai Juli 2025.

PPPK
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengangkat 910 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai solusi atas kegagalan mereka dalam seleksi PPPK tahap I, dengan harapan diangkat menjadi PPPK penuh waktu di tah

#planetantara
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh pada UU ASN 2023, menata PPPK dan non-ASN sesuai aturan KemenPANRB, dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di 2025.

Sumber Antara