2.821 KPPS Siap Kawal PSU Pilwali Banjarbaru: Mengawal Integritas Pemilu
Sebanyak 2.821 KPPS resmi dilantik untuk mengawal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru pada 19 April 2025, di bawah koordinasi PPS dan PPK setempat, di tengah pengawasan ketat dari berbagai pihak.
Banjarbaru, Kalimantan Selatan akan kembali menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali pada 19 April 2025. Sebanyak 2.821 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, untuk mengawal jalannya PSU ini. Pelantikan tersebut menandai dimulainya tahapan krusial dalam proses demokrasi di Banjarbaru, dengan pasangan calon Erna Lisa Halaby dan Wartono yang akan bersaing melawan kotak kosong.
Pelantikan KPPS ini dilakukan di Banjarbaru pada Rabu, di bawah koordinasi 60 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 25 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Banjarbaru. Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, menekankan pentingnya peran KPPS sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan PSU. Mereka merupakan ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam proses pemungutan suara.
Dengan waktu kurang dari tiga minggu menuju hari H PSU, Tenri Sompa mengingatkan seluruh badan adhoc yang dilantik untuk segera mempersiapkan diri. Seluruh tahapan persiapan harus diselesaikan dengan cermat dan teliti untuk memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan. Kinerja profesional, integritas, dan kejujuran menjadi kunci keberhasilan tugas mereka.
Menjaga Integritas dan Transparansi PSU
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa, menegaskan bahwa PSU Pilwali Banjarbaru berada di bawah pengawasan ketat berbagai pihak, termasuk penyelenggara di tingkat pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan KPU RI akan melakukan monitoring ketat terhadap jalannya PSU. "Jadi kinerja kita benar-benar dipantau dan diawasi, maka tidak boleh ada celah kesalahan yang berujung penilaian negatif publik atas penyelenggaraan PSU," tegas Tenri Sompa.
Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan proses PSU berlangsung transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan mencegah terjadinya kecurangan. KPU Kalsel berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memastikan PSU Pilwali Banjarbaru berjalan lancar dan demokratis.
Dengan jumlah KPPS yang signifikan, diharapkan proses pemungutan suara dapat berlangsung efisien dan tertib. Koordinasi yang baik antara KPPS, PPS, dan PPK juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal PSU ini. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.
Tantangan dan Harapan di PSU Pilwali Banjarbaru
PSU Pilwali Banjarbaru menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Waktu persiapan yang relatif singkat dan pengawasan yang ketat membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang optimal dari seluruh pihak yang terlibat. Namun, dengan dilantiknya 2.821 KPPS, diharapkan PSU ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel.
Harapannya, PSU Pilwali Banjarbaru dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan PSU ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya PSU juga sangat penting untuk memastikan integritas proses pemilihan.
KPU Kalsel berharap seluruh KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Mereka diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Keberhasilan PSU Pilwali Banjarbaru akan menjadi bukti komitmen KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.
Dengan pengawasan yang ketat dan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat, diharapkan PSU Pilwali Banjarbaru dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan dapat membawa kemajuan bagi Kota Banjarbaru.
PSU Pilwali Banjarbaru menjadi momentum penting bagi penyelenggara pemilu untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Suksesnya PSU ini akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia terus berupaya memperkuat sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kejujuran.
Kesimpulan
Pelantikan 2.821 KPPS untuk mengawal PSU Pilwali Banjarbaru menandai langkah penting dalam memastikan proses pemilu yang demokratis dan transparan. Dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak dan komitmen dari seluruh penyelenggara, diharapkan PSU ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel, menguatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
