Bawaslu Kalsel Siapkan Strategi Pengawasan Efektif PSU Pilwali Banjarbaru 2025
Bawaslu Kalimantan Selatan merancang strategi pengawasan yang efektif dan efisien untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru 2025, dengan fokus pada koordinasi, anggaran, dan perekrutan pengawas.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah mempersiapkan strategi pengawasan yang efektif untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kota Banjarbaru yang dijadwalkan pada 19 April 2025. PSU ini akan mempertemukan pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono, melawan kotak kosong, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pengawasan ini melibatkan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar lembaga Bawaslu, dari tingkat RI hingga Kota Banjarbaru.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menyatakan komitmen Bawaslu untuk mengawal PSU Banjarbaru dengan pengawasan yang ketat dan transparan. "Pascaputusan MK, kami bergerak cepat memperkuat koordinasi internal dan merancang strategi pengawasan mengawal PSU di Banjarbaru," ujar Aries di Banjarmasin, Senin. Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama dalam perencanaan pengawasan ini, dengan diterapkannya skema sharing antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota Banjarbaru.
Selain efisiensi anggaran, Bawaslu Kalsel juga fokus pada aspek teknis lainnya. Persiapan yang matang untuk honorarium pengawas adhoc, fasilitasi, dan distribusi logistik menjadi krusial untuk menjamin terselenggaranya PSU yang akuntabel dan transparan. Aries optimistis, dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, PSU Pilwali Banjarbaru dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, kami optimistis PSU dapat terlaksana sesuai regulasi," tegas Aries.
Strategi Pengawasan dan Alokasi Anggaran
Bawaslu Banjarbaru akan melakukan perekrutan ulang pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawasi jalannya PSU. Proses perekrutan ini akan melibatkan seluruh tahapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan pengawas kelurahan dan desa (PKD) yang telah bertugas pada Pilkada 2024 akan diaktifkan kembali. Penggunaan kembali petugas yang telah berpengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan dana sebesar Rp12,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai PSU. Bawaslu Kalsel telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp5 miliar, dan telah disetujui alokasi dana sekitar Rp2,3 miliar untuk mendukung kegiatan pengawasan PSU. Alokasi anggaran ini akan digunakan secara efisien dan efektif untuk memastikan terlaksananya pengawasan yang optimal.
Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup, Bawaslu Kalsel berharap dapat menjalankan tugas pengawasan dengan maksimal. Hal ini meliputi penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas utama Bawaslu Kalsel.
Menjamin PSU yang Transparan dan Akuntabel
Bawaslu Kalsel berkomitmen untuk memastikan PSU Pilwali Banjarbaru 2025 berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini akan dicapai melalui pengawasan yang ketat dan menyeluruh di setiap tahapan proses PSU. Kerjasama yang baik antara Bawaslu Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan pengawasan ini.
Dengan adanya strategi pengawasan yang terencana dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan PSU Pilwali Banjarbaru dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kalsel optimistis dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkontribusi pada terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil.
Proses pengawasan yang efektif dan efisien ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilu, sehingga hasil PSU Pilwali Banjarbaru dapat diterima oleh semua pihak. Komitmen Bawaslu Kalsel untuk mengawal PSU ini menjadi jaminan bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, serta pengawasan yang ketat dan terstruktur, Bawaslu Kalsel optimistis PSU Pilwali Banjarbaru 2025 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dan akuntabel.
