4 Juta Dosis Vaksin PMK Disediakan Pemerintah Pusat, Edukasi Peternak Diperkuat
Pemerintah pusat menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK, namun juga meminta pemerintah daerah dan peternak untuk turut serta dalam upaya pengendalian wabah yang telah menginfeksi lebih dari 26.000 hewan ternak di 18 provinsi.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan penyediaan empat juta dosis vaksin untuk menangani penyebarannya di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara di Medan, Selasa, 21 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kasus PMK yang telah menyebar luas.
Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya vaksinasi dalam pengendalian PMK. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan empat juta dosis vaksin, namun upaya ini perlu diiringi komitmen dari pemerintah daerah dan peternak. Pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung program vaksinasi PMK, sedangkan peternak didorong melakukan vaksinasi secara mandiri.
"Vaksin ini harus dilakukan. Pemerintah sudah menyediakan 4 juta dosis vaksin untuk PMK" tegas Wamentan Sudaryono. Ia menambahkan, "Kami mengimbau kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk juga menganggarkan vaksin."
Meskipun jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Indonesia masih tergolong rendah, berdasarkan data Isikhnas (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) periode 28 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025, sebanyak 26.061 ekor ternak telah terinfeksi. Angka ini tersebar di 18 provinsi, 121 kabupaten/kota, 965 kecamatan, dan 2.893 desa. Dampaknya, tercatat 387 hewan terpaksa dipotong dan 829 mati akibat PMK.
Pemerintah, lanjut Wamentan, memantau ketat penyebaran PMK. Status darurat wabah PMK akan ditetapkan jika penularan melebihi dua kali standar deviasi. Saat ini, jumlah kasus PMK masih di bawah ambang batas tersebut. "Karena kalau sudah di atas dua kali deviasi statusnya menjadi darurat. Jadi kami masih bisa tekan," ujarnya.
Upaya pengendalian PMK telah dilakukan di 20 provinsi, melibatkan vaksinasi sebanyak 64.084 dosis, disinfeksi di 958 lokasi, pengobatan 15.021 ekor hewan, investigasi di 609 lokasi, dan edukasi di 1.590 kegiatan. Langkah-langkah ini mencakup 135 kabupaten/kota, 716 kecamatan, dan 1.447 desa.
Wamentan Sudaryono kembali menegaskan perlunya peran aktif pemerintah daerah dan peternak. Ia meminta pemerintah daerah untuk gencar melakukan edukasi kepada peternak tentang penanganan PMK dan mendorong vaksinasi mandiri. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan penyebaran PMK dapat dikendalikan secara efektif.