Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
152 WNI Deportasi dari Arab Saudi, Kemlu RI Kawal Pemulangan
152 WNI Deportasi dari Arab Saudi, Kemlu RI Kawal Pemulangan

Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi pemulangan 152 WNI yang dideportasi dari Arab Saudi karena pelanggaran izin tinggal dan bekerja secara non-prosedural, sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia.

Diplomasi Ketenagakerjaan Jadi Kunci Pembukaan Penempatan PMI ke Arab Saudi
Diplomasi Ketenagakerjaan Jadi Kunci Pembukaan Penempatan PMI ke Arab Saudi

DPR RI mendukung pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi, namun menekankan pentingnya penguatan perlindungan pekerja migran dan diplomasi ketenagakerjaan yang efektif.

KemenP2MI Bantu Mudik 2.837 PMI, Sebagian Besar Non-Prosedural
KemenP2MI Bantu Mudik 2.837 PMI, Sebagian Besar Non-Prosedural

Kementerian P2MI membantu pemulangan 2.837 PMI untuk mudik Lebaran 2025, dengan lebih dari 80 persen di antaranya berangkat secara non-prosedural.

Moratorium PMI ke Arab Saudi Dicabut, Menaker Karding Jamin Pelindungan Lebih Baik
Moratorium PMI ke Arab Saudi Dicabut, Menaker Karding Jamin Pelindungan Lebih Baik

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjamin perlindungan lebih baik bagi PMI ke Arab Saudi pasca pencabutan moratorium, meskipun ada protes dari beberapa pihak.

KP2MI Siap Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Jaminan Pelindungan Jadi Prioritas
KP2MI Siap Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi: Jaminan Pelindungan Jadi Prioritas

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersiap mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi dengan prioritas utama pada jaminan perlindungan dan tata kelola baru bagi para pekerja migran.

KP2MI Desak Arab Saudi Tolak PMI Ilegal Usai Moratorium Dicabut
KP2MI Desak Arab Saudi Tolak PMI Ilegal Usai Moratorium Dicabut

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meminta Arab Saudi tegas menolak PMI ilegal setelah moratorium dicabut, mengingat sekitar 500.000 PMI bekerja di Arab Saudi secara non-prosedural.

PMI Ilegal di Timur Tengah Didominasi Perempuan, Pemerintah Bentuk Desk Khusus
PMI Ilegal di Timur Tengah Didominasi Perempuan, Pemerintah Bentuk Desk Khusus

Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan 70 persen PMI ilegal di Timur Tengah adalah perempuan, dan pemerintah membentuk desk khusus untuk menangani masalah ini.

193 PMI dideportasi dari Arab Saudi karena Overstay, Pemerintah Jamin Kepulangan
193 PMI dideportasi dari Arab Saudi karena Overstay, Pemerintah Jamin Kepulangan

Sebanyak 193 PMI non-prosedural dideportasi dari Arab Saudi karena overstay dan pemerintah Indonesia menjamin kepulangan mereka hingga sampai rumah masing-masing.

Prabowo Setujui Pencabutan Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun
Prabowo Setujui Pencabutan Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi: Potensi Devisa Rp31 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, membuka peluang besar pemasukan devisa hingga Rp31 triliun.

Menteri Karding Laporkan Pembentukan Desk PMI dan Moratorium Arab Saudi ke Presiden
Menteri Karding Laporkan Pembentukan Desk PMI dan Moratorium Arab Saudi ke Presiden

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan upaya pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kepada Presiden.

31 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia, Dua di Antaranya Hamil
31 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia, Dua di Antaranya Hamil

Sebanyak 31 pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen resmi dideportasi dari Malaysia dan tiba di Dumai, Riau; dua PMI perempuan yang dideportasi sedang hamil.

133 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia, KP2MI Fasilitasi Pemulangan
133 PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia, KP2MI Fasilitasi Pemulangan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memfasilitasi pemulangan 133 PMI ilegal dari Malaysia yang telah menjalani hukuman di Johor Bahru, Malaysia, dengan rincian 21 perempuan dan 112 laki-laki.