7.000 Warga Manokwari Tak Mampu Dapat Jaminan Kesehatan Nasional
Pemkab Manokwari mengalokasikan Rp12 miliar untuk melindungi 29.000 warganya melalui program JKN, termasuk 7.000 warga tidak mampu yang belum terdaftar sebelumnya.
Manokwari, Papua Barat, 25 Januari 2024 - Pemerintah Kabupaten Manokwari menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kesehatan kepada 7.000 warga tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Tonny Adrian, pada Sabtu lalu. Ia menjelaskan bahwa warga yang mendapatkan perlindungan ini adalah mereka yang bukan pekerja atau bukan penerima upah. Pemkab Manokwari telah menetapkan status Universal Health Coverage (UHC) prioritas, menjadikan program ini sebagai langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Total anggaran yang dialokasikan Pemkab Manokwari untuk program JKN tahun ini mencapai Rp12 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 29.000 warga. Sebanyak 22.000 warga telah terdaftar sejak tahun lalu dan melanjutkan kepesertaannya tahun ini. Sisanya, 7.000 warga, merupakan warga tidak mampu, belum bekerja, dan belum terdaftar dalam program JKN.
Proses pendaftaran bagi warga yang membutuhkan bantuan ini cukup mudah. Mereka dapat mendaftar melalui Dinas Sosial Manokwari. Setelah mendaftar, data akan diverifikasi. "BPJS Kesehatan hanya menerima data yang sudah divalidasi dan disahkan Dinsos Kabupaten Manokwari. Jadi, masyarakat bisa datang ke Kantor Dinsos membawa KTP dan KK," jelas Tonny Adrian.
Selain melalui Dinas Sosial, warga juga bisa mendaftar langsung di RSUD Manokwari saat membutuhkan perawatan medis. Jika pasien belum terdaftar JKN, pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan. Proses ini dimudahkan berkat status UHC prioritas Manokwari, sehingga kepesertaan JKN dapat diaktifkan dengan cepat. Bahkan, pasien yang mendaftar siang hari dapat langsung menggunakan JKN pada malam harinya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menekankan bahwa pembiayaan warga sebagai peserta JKN merupakan amanat Undang-Undang dan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. "Dengan jaminan sosial, pemerintah mampu melindungi kesehatan warganya tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal," ujarnya.
Program JKN di Manokwari ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memberikan akses kesehatan bagi seluruh warganya, khususnya mereka yang membutuhkan perlindungan sosial. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Manokwari.