143.000 Warga Miskin Bekasi Diajukan Jadi Peserta PBI-APBN JKN
Pemkab Bekasi mengajukan 143.000 warga miskin dalam DTKS untuk menjadi peserta PBI-APBN JKN secara bertahap, dengan dukungan tambahan dari Program Jamkesda untuk warga yang belum tercakup.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengajukan sebanyak 143.000 warga miskinnya untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengajuan ini dilakukan melalui Kementerian Sosial, guna memastikan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Proses Pengajuan dan DTKS
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, menjelaskan bahwa data 143.000 warga miskin tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data DTKS ini diperoleh melalui proses musyawarah desa dan kelurahan yang melibatkan pekerja sosial masyarakat. Proses pendataan yang teliti ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
"Setelah didata, muncul angka 143 ribu yang masuk ke dalam DTKS. Data tersebut kami ajukan ke Kementerian Sosial melalui Surat Bupati Bekasi," jelas Hasan Basri dalam keterangannya di Cikarang, Senin (17/2).
Pengajuan Bertahap dan Jaminan Kesehatan Daerah
Meskipun telah diajukan, Hasan Basri menekankan bahwa tidak semua warga akan langsung tergabung dalam PBI-APBN JKN. Prosesnya dilakukan secara bertahap, dengan target penambahan 15.000 peserta setiap bulannya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bekasi untuk memastikan proses integrasi yang terencana dan terukur.
Bagi warga yang belum tercakup dalam PBI-APBN JKN, Pemkab Bekasi tetap memberikan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini menyediakan layanan kesehatan bagi warga yang belum terlindungi oleh pemerintah pusat, dengan mekanisme pengajuan surat rekomendasi dari Dinsos Kabupaten Bekasi.
"Melalui Program Jamkesda masih dapat diberikan layanan melalui ketentuan, dengan mengajukan surat rekomendasi dari kami untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan," tambah Hasan Basri. Sistem ini menunjukkan adanya jaring pengaman sosial yang komprehensif bagi warga Kabupaten Bekasi.
Pentingnya Akses Kesehatan yang Merata
Inisiatif Pemkab Bekasi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warganya, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Dengan menggabungkan upaya melalui PBI-APBN dan Jamkesda, Pemkab Bekasi berupaya untuk meminimalisir kesenjangan akses layanan kesehatan di wilayahnya.
Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh penduduk Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan demikian, pengajuan 143.000 warga miskin Bekasi ke program PBI-APBN merupakan langkah penting dalam mewujudkan tujuan tersebut di tingkat daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas
Proses pengajuan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pendataan dan memastikan proses yang bertahap, Pemkab Bekasi menunjukkan komitmennya untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan terkelola dengan baik. Keberhasilan program ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Ke depan, perlu adanya evaluasi berkala untuk memantau efektivitas program ini dan memastikan bahwa bantuan kesehatan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
