93 KPM PKH Kota Pekalongan Graduasi Mandiri, Bukti Program Berhasil
Sebanyak 93 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekalongan secara mandiri menyatakan mampu dan mengundurkan diri, menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, mencatat prestasi gemilang dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Sebanyak 93 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah secara sukarela menyatakan diri graduasi mandiri, karena merasa telah mampu secara ekonomi. Keberhasilan ini menunjukkan dampak positif dari berbagai program intervensi yang telah dijalankan Pemkot Pekalongan.
Kenaikan kesejahteraan 93 KPM PKH ini tersebar di tiga kecamatan di Kota Pekalongan. Rinciannya, 36 KPM berasal dari Kecamatan Pekalongan Barat, 24 KPM dari Kecamatan Pekalongan Selatan, dan 18 KPM dari Kecamatan Pekalongan Timur. Keputusan mereka untuk mengundurkan diri dari program PKH dilandasi kesadaran bahwa masih banyak warga lain yang lebih membutuhkan bantuan sosial tersebut. "Mereka sadar mengundurkan diri sebagai peserta KPM PKH karena memandang masih banyak warga lain yang perlu mendapatkan bantuan sosial" ungkap Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Yos Rosidi.
Graduasi mandiri ini merupakan buah dari kerja keras Pemkot Pekalongan dalam memberdayakan KPM. Berbagai program intervensi, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, edukasi keuangan, dan pelatihan usaha, telah berhasil mendorong kemandirian ekonomi para KPM. Proses graduasi dilakukan berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap kondisi ekonomi KPM, memastikan mereka memiliki usaha yang berkembang, penghasilan tetap yang cukup, atau peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Graduasi Mandiri: Hasil dari Intervensi Program Pemberdayaan
Kepala Dinas Sosial, Yos Rosidi, didampingi Pendamping Program PKH Niken Damayanti, menjelaskan bahwa keberhasilan graduasi ini tak lepas dari berbagai program yang telah dijalankan. PKH, sebagai bantuan bersyarat, memang ditujukan untuk keluarga miskin dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia. Dengan adanya graduasi mandiri ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan lepas dari ketergantungan bantuan sosial.
Salah satu kunci keberhasilan adalah Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena). Program ini memberikan permodalan dan pelatihan usaha senilai Rp2,4 juta kepada warga penerima bansos, disertai pendampingan hingga usaha mereka berjalan lancar dan sukses. Hal ini terbukti efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi para KPM.
Pemerintah Kota Pekalongan juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan, atau menemukan ketidaktepatan penerima, dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan diri atau orang lain yang dianggap layak menerima bantuan, serta menyanggah jika ada penerima yang dinilai tidak memenuhi syarat.
Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Bansos
Aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh secara gratis melalui PlayStore, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Sistem usul dan sanggah ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksi, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif dan efisien.
Keberhasilan graduasi mandiri 93 KPM PKH di Kota Pekalongan menjadi contoh nyata bagaimana program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan transparan dapat mendorong kemandirian masyarakat. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran pendampingan dan aksesibilitas informasi dalam memastikan keberhasilan program bantuan sosial.
Dengan adanya program-program yang tepat sasaran dan transparan, diharapkan semakin banyak warga Kota Pekalongan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan terbebas dari ketergantungan bantuan sosial. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya memberdayakan masyarakat kurang mampu.
