Anggaran Minim, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hadapi Banyak Persoalan

Ombudsman RI menemukan banyak kendala dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena keterbatasan anggaran, terutama pada periode Januari-April 2025, meskipun dipastikan teratasi mulai Mei 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 di Indonesia menghadapi berbagai kendala operasional. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan bahwa kurangnya anggaran menjadi penyebab utama banyaknya persoalan yang muncul di lapangan selama periode Januari hingga April 2025. Hal ini diungkapkan setelah rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Yeka, "Selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan. Ombudsman melihat program ini (MBG) belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai." Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah ditetapkan oleh BGN sebelum peluncuran, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai tantangan.

Pemerintah, di satu sisi, menghadapi tekanan politik yang tinggi terkait keberhasilan program MBG. Hal ini memaksa BGN untuk menjalankan program tersebut meskipun dengan berbagai keterbatasan. Yeka menjelaskan, "Tensi politik terhadap program ini (MBG) tinggi sekali. Oleh karena itu, jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus running (berjalan, red.) dengan berbagai macam keterbatasan yang ada."

Kendala Anggaran Program MBG

Kurangnya anggaran berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam pelaksanaan program MBG. Keterlambatan dalam penyelesaian anggaran yang seharusnya rampung pada Desember 2024 mengakibatkan kendala teknis dalam implementasi program. Meskipun demikian, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan jaminan bahwa masalah anggaran dan pembayaran akan terselesaikan mulai Mei 2025.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dadan Hindayana memastikan bahwa ke depannya tidak akan ada lagi masalah terkait anggaran maupun pembayaran program MBG. "Dipastikan dari Mei 2025 ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Tidak ada lagi persoalan pembayaran," kata Dadan seperti yang disampaikan oleh Yeka.

Meskipun terdapat kendala di awal pelaksanaannya, pernyataan dari Kepala BGN memberikan harapan bahwa program MBG akan berjalan lebih lancar dan efektif di masa mendatang. Keberhasilan program ini sangat penting untuk memastikan akses anak-anak Indonesia terhadap gizi yang cukup.

Kesimpulannya, kendala utama yang dihadapi program MBG adalah kurangnya anggaran yang memadai pada tahap awal pelaksanaannya. Namun, dengan adanya jaminan penyelesaian masalah anggaran mulai Mei 2025, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak Indonesia.