Anggota DPR Dorong Sekolah Rakyat Prioritaskan Daerah 3T Demi Keadilan Pendidikan

Anggota DPR RI, Mercy Barends, menekankan pentingnya prioritas sekolah rakyat di daerah 3T untuk pemerataan akses pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa program sekolah rakyat harus memprioritaskan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk pulau-pulau kecil serta wilayah marginal. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses layanan pendidikan yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah tersebut. Mercy menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pendidikan Daerah 3T di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.

Mercy Barends menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, penempatan sekolah rakyat di pusat kabupaten tidak akan efektif menjangkau anak-anak dari pulau-pulau terluar. Ia mendorong agar program ini dapat menjangkau daerah-daerah pinggiran agar aksesibilitas masyarakat lebih cepat dan mudah.

“Kalau sekolah rakyat ini ditempatkan di pusat kabupaten, anak-anak dari pulau-pulau terluar akan tetap kesulitan menjangkaunya,” ujar Mercy. Ia mencontohkan kondisi di Provinsi Maluku, di mana biaya transportasi dari pulau-pulau ke pusat kabupaten bisa mencapai jutaan rupiah, sehingga menyulitkan keluarga untuk mengakses pendidikan yang layak.

Fokus pada Aksesibilitas dan Kualitas Guru

Selain masalah lokasi, Mercy Barends juga menyoroti persoalan ketersediaan dan kualitas guru di daerah 3T. Ia mempertanyakan mekanisme perekrutan guru untuk sekolah rakyat, apakah akan diambil dari tenaga lokal atau melalui mekanisme baru. Mengingat keterbatasan jumlah guru di daerah 3T, ia mengusulkan agar pada tahap awal perekrutan dilakukan secara lokal tanpa mengganggu guru yang sudah ada di sekolah lain.

“Untuk tahap awal, dipercepat mungkin bisa diambil dari rekrutmen lokal. Akan tetapi, lanjut dia, berikutnya bisa dibuka jalur khusus,” katanya. Ia menambahkan bahwa rekrutmen tetap dari tenaga lokal, tetapi dengan penambahan kuota untuk guru. “Jadi, eksisting yang ada jangan diganggu, tetapi ditambahkan dengan guru-guru yang memang berkualitas,” tegasnya.

Kualitas guru menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Mercy menekankan pentingnya memastikan bahwa guru-guru yang bertugas di sekolah rakyat memiliki kompetensi yang memadai dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa.

Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal

Masalah kurikulum dan relevansi pendidikan juga menjadi perhatian serius bagi Mercy Barends. Ia mendorong agar sekolah rakyat memiliki kurikulum yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan kearifan lokal. Menurutnya, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah akan memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah tersebut.

Mercy mencontohkan wilayah Maluku yang berbasis kelautan. Di wilayah tersebut, anak-anak seharusnya diberikan pembelajaran khusus tentang sumber daya kelautan dan pemanfaatannya. Hal ini akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan potensi daerahnya.

“Yang kami maksudkan bahwa hasil dari sekolah rakyat dan sekolah umum yang lainnya memberikan kontribusi balik, multiplier efek balik juga ke daerah itu,” kata Mercy. Ia menambahkan bahwa pendidikan yang berkualitas dan relevan akan memberikan dampak positif bagi serapan tenaga kerja dan pengembangan daerah secara keseluruhan.

Keadilan Sosial dalam Pendidikan

Mercy Barends menekankan bahwa kehadiran sekolah rakyat harus benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan tidak meninggalkan satu pun anak dari keluarga miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan. Ia berharap prinsip-prinsip universal seperti no one left behind (tidak ada yang tertinggal) benar-benar diwujudkan dalam implementasi program ini.

Ia menyambut gembira program sekolah rakyat dan memberikan penguatan agar kehadiran sekolah rakyat ini memberikan penguatan yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.

Dengan fokus pada daerah 3T, penyediaan guru berkualitas, kurikulum berbasis kearifan lokal, dan prinsip keadilan sosial, sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.