Banjar Targetkan Bebas Malaria pada 2030: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Pemkab Banjar, Kalimantan Selatan, bertekad bebas malaria pada 2030 melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun 14 kasus baru ditemukan di awal tahun 2025.

Banjar, Kalimantan Selatan, 26 April 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menetapkan target ambisius: bebas malaria pada tahun 2030. Hal ini diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Malaria Sedunia, sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit yang dapat dicegah dan diobati ini. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, dalam pertemuan koordinasi lintas sektor di Banjarbaru.

Wakil Bupati menekankan pentingnya peringatan Hari Malaria Sedunia sebagai upaya edukasi bagi masyarakat. Edukasi ini meliputi gejala, pencegahan, dan akses terhadap diagnosis serta pengobatan malaria yang tepat. Lebih lanjut, beliau juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mempercepat pemberantasan penyakit ini. "Oleh karena itu puskesmas dan kader kesehatan harus menjadi ujung tombak. Pelibatan masyarakat dalam pemantauan kasus dan pengobatan tuntas adalah kunci keberlanjutan,” ujar Habib Idrus.

Target bebas malaria 2030 ini sejalan dengan target nasional. Habib Idrus optimistis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan dan peran aktif semua elemen masyarakat. "Dengan dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui aksi bersama, kita optimis dapat mewujudkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030,” tambahnya. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam upaya eliminasi malaria, dari tingkat desa hingga kabupaten.

Upaya Pemkab Banjar Menuju Eliminasi Malaria

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, melaporkan temuan 14 kasus malaria di lima kecamatan antara Januari hingga April 2025. Kelima kecamatan tersebut adalah Sungai Pinang, Pengaron, Aranio, Karang Intan, dan Simpang Empat. Yang perlu diperhatikan adalah seluruh kasus tersebut berasal dari luar daerah endemis malaria. "Seluruh kasus tersebut berasal dari luar daerah yang endemis malaria. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap waspada agar tidak terjadi penularan lokal atau indigenous,” jelas Yasna Khairina.

Temuan ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dan upaya pencegahan yang berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Banjar telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2022, kasus impor ini menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif untuk mencegah penularan lokal. Puskesmas dan kader kesehatan memiliki peran krusial dalam mendeteksi dini dan menangani kasus-kasus malaria.

Peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam upaya ini. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang gejala malaria, cara pencegahan, dan pentingnya segera mencari pengobatan jika mengalami gejala yang mencurigakan. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus juga akan sangat membantu upaya eliminasi malaria.

Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program eliminasi malaria. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmen bersama dalam mencapai target bebas malaria pada tahun 2030.

Tantangan dan Strategi ke Depan

Meskipun telah mencapai sertifikasi eliminasi malaria pada tahun 2022, Kabupaten Banjar tetap waspada terhadap potensi munculnya kasus baru. Keberhasilan eliminasi malaria di masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan deteksi dini tetap menjadi prioritas utama.

Data dari Dinkes Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa kasus malaria yang ditemukan berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pergerakan penduduk dan upaya pencegahan penularan dari luar daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan malaria juga sangat penting untuk mencegah penularan lokal.

Strategi ke depan harus fokus pada peningkatan kapasitas petugas kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan malaria. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai target bebas malaria pada tahun 2030.

Pertemuan koordinasi lintas sektor ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Plt Kepala Dinkes Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, Kabid P2P Dinkes Banjar Marzuki, camat dari lima kecamatan yang terdampak, serta kepala UPTD puskesmas se-Kabupaten Banjar. Partisipasi aktif semua pihak ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai target bebas malaria di Kabupaten Banjar.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, saat ini masih ada tiga daerah yang menunggu hasil penilaian pusat untuk eliminasi malaria, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, dan Kotabaru. Keberhasilan Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam upaya eliminasi malaria.