Bank Tanah: 33 Ribu Hektare Lahan untuk Program Sejuta Rumah dan Swasembada Pangan
Badan Bank Tanah memiliki 33.115,6 hektare lahan yang siap mendukung program satu juta rumah dan swasembada pangan, dengan fokus utama di Lembah Napu, Poso, dan Kalimantan.

Bank Tanah memiliki aset lahan seluas 33.115,6 hektare yang siap dimanfaatkan untuk dua program pemerintah: program sejuta rumah dan swasembada pangan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).
Parman menjelaskan bahwa lahan terbesar yang potensial untuk swasembada pangan terletak di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan beberapa wilayah di Kalimantan. "Lahan terluas ada di Poso, lalu Kalimantan, yang akan difokuskan untuk ketahanan pangan. Kita juga sudah mulai memanfaatkan lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung, dan sedang meneliti jenis tanaman yang paling cocok," ujarnya.
Di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan seluas 1.873 hektare yang siap digunakan untuk ketahanan pangan. Bank Tanah berencana memberikan edukasi dan pelatihan pertanian kepada masyarakat setempat. Rencananya, lahan tersebut akan ditanami singkong, pisang cavendish, dan tanaman pangan lainnya. Selain itu, Bank Tanah juga akan mengajak mitra untuk menjadi offtaker atau pembeli hasil panen warga.
Untuk program sejuta rumah, Bank Tanah juga menyediakan lahan di beberapa lokasi, termasuk Tanjung Balai Asahan dan Tapanuli di Sumatera Utara, Purwakarta di Jawa Barat, dan PPU di Kalimantan Timur. Namun, Parman menekankan pentingnya mempertimbangkan jumlah penduduk yang berminat tinggal di lokasi tersebut sebelum memulai pembangunan. "Pengalaman di PPU tahun 2022 menunjukkan, lahan tersebut kurang diminati sebelum pembangunan bandara. Setelah bandara beroperasi, banyak yang tertarik," tuturnya.
Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat, menambahkan bahwa beberapa lahan reforma agraria juga sangat cocok untuk mendukung kedua program tersebut. Hakiki menyebutkan lahan seluas 1.500 hektare di Poso yang dapat digunakan untuk reforma agraria, sebagian besar direncanakan untuk penanaman padi, jagung, dan umbi-umbian.
Bank Tanah juga telah menyiapkan lahan di Poso dan PPU untuk pengembangan kawasan industri. Hakiki menjelaskan bahwa industri yang direncanakan bukanlah industri besar, melainkan industri kecil yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Industri kecil, seperti pengolahan susu, termasuk proses pasteurisasi dan pengemasan. Kami berharap finalisasi skema kerja sama akan selesai pada bulan Maret," jelas Hakiki.
Kesimpulannya, Bank Tanah berperan aktif dalam mendukung program pemerintah melalui pengelolaan aset lahannya yang luas. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan swasembada pangan di Indonesia.