Bantul Pangkas Anggaran: Fokus Kesejahteraan Rakyat
Pemkab Bantul segera memangkas anggaran dinas yang dinilai kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mengikuti arahan Presiden dan Inpres untuk efisiensi belanja negara, dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.
Pemkab Bantul, DIY, akan memangkas anggaran sejumlah dinas dan kegiatan. Hal ini diumumkan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Selasa (4/2) usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Bantul. Pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati menyatakan, anggaran yang kurang berdampak pada kesejahteraan akan dialihkan untuk program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Anggaran yang dipangkas meliputi studi banding, perjalanan dinas, seminar, rapat di hotel, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan belanja kertas hingga 90 persen.
Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan-kegiatan tersebut dihilangkan seluruhnya. Pengadaan ATK misalnya, tetap akan dilakukan, namun difokuskan hanya untuk kebutuhan penting dan mendesak. Bupati menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. "Uang itu harus diefisiensi dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan," tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan target penghematan APBN 2025 sebesar Rp256,1 triliun berdasarkan Inpres tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan edaran pada 24 Januari 2025 (S-37/MK.02/2025) yang merinci 16 jenis belanja operasional yang perlu dipangkas. Salah satunya adalah belanja ATK yang di Bantul ditargetkan dikurangi hingga 80-90 persen.
Pemkab Bantul juga aktif berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program-program di tingkat lokal selaras dengan kebijakan pemangkasan anggaran nasional. Bupati mengumpulkan para lurah untuk membahas penyesuaian anggaran yang lebih berdampak positif bagi masyarakat.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Prioritas akan diberikan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Langkah ini merupakan komitmen Pemkab Bantul dalam mendukung program pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pemangkasan anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dana APBD Bantul digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dengan refocusing anggaran yang tepat sasaran, diharapkan akan tercipta dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup warga Bantul.
