Bawaslu Bantul Efisiensi Anggaran 50% Lewat Digitalisasi
Bawaslu Bantul, DIY, berhasil memangkas anggaran hingga 50% atau sekitar Rp1,5 miliar pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan beralih ke metode daring untuk berbagai kegiatan.
Bawaslu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berhasil melakukan efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun anggaran 2025. Lembaga pengawas pemilu ini memangkas anggaran hingga 50 persen, atau sekitar Rp1,5 miliar dari total anggaran Rp3,7 miliar, dengan mengutamakan teknologi informasi dan digitalisasi.
Efisiensi Anggaran Berbasis Teknologi
Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 70 Tahun 2025 yang mendorong penghematan belanja operasional dan non-operasional. Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menjelaskan bahwa berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dialihkan ke format daring. Ini termasuk ekspos hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dalam Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara daring melalui Zoom dan YouTube.
"Kami dari Bawaslu Bantul sudah menerima surat edaran tersebut dan langsung berupaya melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengutamakan kegiatan berbasis teknologi informasi atau digitalisasi," ujar Didik Joko Nugroho.
Dampak pada Program Kerja
Kebijakan efisiensi ini berdampak pada beberapa program kerja, terutama program peningkatan kapasitas pengawas di tingkat kabupaten dan kota. Didik menjelaskan bahwa program-program tersebut perlu dirasionalisasi dan dikaji ulang untuk tetap efektif meskipun dengan anggaran yang terbatas. Namun, Bawaslu Bantul berkomitmen untuk tetap menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal.
"Program peningkatan kapasitas jajaran pengawas perlu kami rasionalisasi dan kaji ulang. Kami akan mencari skema yang tetap efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran," tambahnya.
Pelatihan dan Pengawasan Daring
Salah satu contoh nyata dari digitalisasi ini adalah pelatihan bagi relawan pengawas partisipatif yang kini akan dilakukan secara daring. Dengan beralih ke metode online, Bawaslu Bantul berhasil memangkas biaya operasional yang signifikan, seperti biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta pelatihan. Selain itu, metode daring juga memungkinkan jangkauan pelatihan yang lebih luas dan efisiensi waktu.
"Kita akan banyak melakukan kegiatan yang bersifat online, termasuk skema pelatihan bagi relawan pengawas partisipatif. Ini bagian dari upaya kita menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi," jelas Didik.
Optimalisasi Fungsi Pengawasan
Meskipun terdapat perubahan metode pelaksanaan program, Bawaslu Bantul memastikan bahwa fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Bawaslu Bantul dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu. Digitalisasi juga memungkinkan akses informasi yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.
Meskipun efisiensi anggaran dilakukan, Bawaslu Bantul tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan akuntabel. Mereka terus berupaya mencari solusi inovatif untuk memastikan pengawasan pemilu yang efektif dan efisien.
Kesimpulan
Langkah Bawaslu Bantul dalam melakukan efisiensi anggaran melalui digitalisasi merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dapat membantu lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan memangkas anggaran hingga 50%, Bawaslu Bantul menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab, tanpa mengorbankan kualitas pengawasan pemilu.
