Bapenda Sultra Kaji Regulasi Pajak Kendaraan Pelat Luar Daerah

Bapenda Sulawesi Tenggara mengkaji regulasi baru untuk mewajibkan kendaraan pelat luar daerah yang beroperasi di wilayah tersebut membayar pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mengkaji regulasi baru terkait kewajiban pajak kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah Bumi Anoa. Kajian ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra. Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin, menjelaskan rencana ini dalam sebuah wawancara di Kendari pada Senin, 25 Februari 2024.

Meskipun kendaraan berpelat luar daerah diizinkan beroperasi di Sultra, Mujahidin menekankan pentingnya pelaporan. Namun, pengawasan operasional kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. "Kami berharap melalui rapat koordinasi (rakor) bersama instansi terkait, dapat ditemukan solusi agar kendaraan luar daerah yang memanfaatkan fasilitas di Sultra juga turut membayar pajak daerah," ujar Mujahidin.

Alasan di balik kajian ini adalah kontribusi kendaraan luar daerah terhadap perekonomian dan infrastruktur Sultra. Kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan jalan raya di Sultra, mengkonsumsi bahan bakar bersubsidi, dan berkontribusi terhadap polusi udara. Oleh karena itu, Bapenda berpendapat, sudah selayaknya kendaraan tersebut turut berkontribusi pada PAD Sultra.

Kendala dan Solusi yang Diusulkan

Mujahidin mengakui adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Bapenda Sultra tidak memiliki wewenang untuk menahan kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayahnya. "Kami tidak bisa menahan kendaraan, sehingga sulit memastikan jumlah kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sultra," ungkapnya. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya pemungutan pajak kendaraan tersebut.

Sebagai solusi alternatif, Bapenda Sultra berencana untuk menahan slip pembayaran pajak kendaraan bagi kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sultra. Namun, Mujahidin menegaskan bahwa kewenangan penuh atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetap berada di tangan kepolisian. Kerjasama antar instansi menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi ini.

Bapenda Sultra menyadari kompleksitas regulasi ini dan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk mencari solusi yang tepat dan efektif. Mereka berharap dapat menemukan kesepakatan yang adil bagi semua pihak, sekaligus meningkatkan PAD Sultra.

Kajian ini juga mempertimbangkan aspek keadilan. "Kalau mereka membayar pajak di daerah asalnya, namun kendaraan tersebut lebih banyak digunakan di Sultra, maka pajaknya harus dibayarkan di sini," tegas Mujahidin. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Bapenda Sultra untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Langkah selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk membahas secara detail mekanisme penerapan regulasi baru ini, serta mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Koordinasi yang baik antar instansi sangat krusial untuk keberhasilan rencana ini.

Bapenda Sultra berharap regulasi baru ini dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan di Sultra. Dengan demikian, kendaraan luar daerah yang beroperasi dan memanfaatkan fasilitas di Sultra turut berkontribusi pada pembangunan daerah.

Regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang taat membayar pajak, sehingga PAD Sultra dapat terus meningkat dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik.

Namun, proses ini memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Bapenda Sultra berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan PAD dengan cara yang adil dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.