Boyamin Saiman Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang ke Kejagung
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat lahan di laut Tangerang ke Kejagung, melibatkan oknum kepala desa, kecamatan, dan BPN.
Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area laut Tangerang, Banten. Laporan ini disampaikan langsung ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 30 Januari 2024. Kejanggalan yang dilaporkan ini terkait pembangunan pagar bambu di atas lahan yang disengketakan.
Boyamin menilai penerbitan sertifikat di atas laut tersebut ilegal. Ia menyatakan, "Terbitnya sertifikat itu kan di atas laut. Saya meyakini itu palsu karena tidak mungkin bisa diterbitkan, khususnya di tahun 2023. Klaim kepemilikan lahan sejak tahun 1970 atau 1980, jika benar berupa empang, sudah tidak mungkin lagi untuk diterbitkan sertifikat."
Laporan tersebut menunjuk beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Tronjo dan Pulau Cangkir, Tangerang, Banten, yang diduga terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Menurutnya, "Ada beberapa oknum, siapa pun kepala desa atau perangkat desa yang ikut mengurus sejak tahun 2012 sampai 2023 terlibat." Tidak hanya kepala desa, Boyamin juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum di tingkat kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Boyamin menduga adanya "akal-akalan" dalam proses penerbitan HGB dan SHM. Sebagai bukti, ia menyerahkan kesaksian warga, dokumen akta jual beli, dan keterangan resmi dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Ia menambahkan, "Saksi ahli utama adalah Menteri Nusron Wahid. Beliau telah mencabut 50 sertifikat dan menyatakannya cacat formil maupun materiil."
Pihak Kejaksaan Agung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, menyatakan laporan tersebut telah diterima bagian penerima aduan masyarakat Jampidsus. Laporan tersebut akan dipelajari dan ditelaah lebih lanjut. Harli menjelaskan, "Laporan tersebut sedang diregistrasi. Akan dipelajari dan ditelaah esensi dari laporan tersebut."
Terkait dugaan korupsi yang dilaporkan, Kejagung akan melakukan kajian mendalam. Harli menambahkan, "Kita akan lihat isi laporan pengaduan. SOP kita adalah setiap laporan harus dikaji dan ditelaah apakah terindikasi korupsi. Kajian akan melihat dalil hukumnya."
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat lahan di atas laut Tangerang ini tengah dalam proses penyelidikan Kejaksaan Agung. Hasil investigasi akan menentukan langkah selanjutnya terkait dugaan keterlibatan oknum kepala desa, perangkat desa, pihak kecamatan, dan BPN.
