Boyamin Saiman Laporkan Dugaan Korupsi Sertifikat Pagar Laut ke KPK

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di Kabupaten Tangerang ke KPK, didasari pernyataan Menteri ATR/BPN soal cacat formal dan potensi kerugian negara.

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 23 Januari. Laporan tersebut menyoroti penerbitan sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) dan Hak Milik (HM) untuk pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Boyamin, dasar pelaporannya adalah keyakinan bahwa laut tidak dapat disertifikatkan. Ia menduga adanya penyimpangan hukum dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Laporan ini didasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang pemalsuan dokumen administrasi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Boyamin di Gedung Merah Putih KPK.

Lebih lanjut, Boyamin menjelaskan bahwa laporannya merujuk pada pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Menteri Nusron sebelumnya telah menyatakan adanya cacat formal, bahkan materil, dalam proses penerbitan sertifikat. Boyamin menduga adanya pemalsuan dokumen, termasuk Letter C, Letter D, dan warkah terkait data tanah.

Harapan Boyamin, laporan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi tersebut. Ia berharap penyelidikan tidak hanya berhenti di pasal 9, tetapi juga dapat menjangkau pasal-pasal lain dalam UU Tipikor yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Pembangunan pagar laut ini berpotensi merugikan negara mengingat laut secara prinsip tidak bisa dimiliki secara pribadi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada hari yang sama, memastikan bahwa KKP akan melanjutkan investigasi terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Investigasi ini merupakan tindak lanjut dari penyegelan yang telah dilakukan oleh Polsus KKP.

Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait pembangunan pagar laut tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan progres penanganan pelanggaran di wilayah Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat. Kedua investigasi ini diharapkan dapat mengungkap duduk perkara dan memberikan kejelasan terkait dugaan korupsi dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Kesimpulannya, laporan Boyamin Saiman ke KPK dan investigasi KKP menunjukkan keseriusan dalam menyelidiki dugaan korupsi dan pelanggaran terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat.