KPK Pastikan Penanganan Kasus Pagar Laut Tak Tumpang Tindih dengan Kejagung
KPK memastikan penanganan laporan dugaan korupsi kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, tidak akan tumpang tindih dengan penyelidikan Kejaksaan Agung, meskipun KPK telah menerima dua laporan terkait kasus tersebut.
KPK Teliti Dugaan Korupsi Pagar Laut Tanpa Tabrakan dengan Kejagung
Jakarta, 31 Januari 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penanganan laporan dugaan korupsi proyek pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, tidak akan berbenturan dengan penyelidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK bahwa KPK akan menganalisis, memverifikasi laporan, dan mencari sisi-sisi penyelidikan yang tidak tumpang tindih dengan Kejagung.
Meskipun Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki kasus yang sama, KPK tetap akan mengamati perkembangannya. KPK akan menelaah kasus ini dari sudut pandang berbeda untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana korupsi yang bisa ditindaklanjuti.
Terkait koordinasi antara KPK dan Kejagung, Tessa Mahardhika belum bisa memberikan informasi pasti apakah kedua lembaga telah berkomunikasi. Ia menyatakan belum menerima informasi terkait adanya koordinasi tersebut.
Dua Laporan Dugaan Korupsi Pagar Laut Diterima KPK
KPK telah menerima dua laporan terkait dugaan korupsi proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Laporan pertama diajukan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, pada 23 Januari 2024. Laporan kedua disampaikan oleh Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011—2015, bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi pada 31 Januari 2024.
Kedua laporan tersebut berisi dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) untuk proyek pagar laut tersebut. KPK berkomitmen untuk menyelidiki secara profesional dan menyeluruh setiap laporan yang masuk, memastikan setiap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Kesimpulan: KPK dan Kejaksaan Agung memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi. Meskipun terdapat kesamaan objek penyelidikan, KPK memastikan investigasi yang dilakukan akan berjalan independen dan tidak akan tumpang tindih dengan proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.