Kejagung Usut Kasus Pagar Laut Tangerang: Fokus Pulbaket dan Koordinasi Antar Lembaga

Kejaksaan Agung masih menyelidiki dugaan korupsi penerbitan SHGB dan SHM terkait pembangunan pagar laut di Tangerang, dengan fokus pengumpulan bahan keterangan dan koordinasi dengan pihak kepolisian serta kementerian terkait.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Proses penyelidikan saat ini masih fokus pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

Proses Penyelidikan Kasus Pagar Laut Tangerang

Harli Siregar menjelaskan bahwa Kejagung memprioritaskan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) lain, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri saat ini tengah menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait proyek tersebut. Kejagung menunggu hasil penyelidikan Polri. "Jika ditemukan bukti pemalsuan dan kami menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), barulah kami akan menindaklanjuti aspek tindak pidana korupsinya," ujar Harli.

Kejagung sendiri telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod, Arsin, untuk meminta bantuan dalam mendapatkan buku Letter C Desa Kohod. Informasi ini dibutuhkan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di area pembangunan pagar laut tersebut. Permintaan data ini merupakan bagian dari proses pulbaket yang dilakukan Kejagung.

Koordinasi Antar Lembaga dan Tahapan Penyelidikan

Harli menegaskan bahwa dalam tahap penyelidikan, Kejagung hanya berfokus pada pengumpulan data dan keterangan. "Prosesnya masih pulbaket, jadi belum mendalam seperti penyidikan. Kami hanya mengumpulkan bahan keterangan," jelasnya. Kejagung juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga. Kementerian atau lembaga terkait akan didahulukan dalam pemeriksaan pendahuluan.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, seperti suap atau gratifikasi dalam proses penerbitan sertifikat, Kejagung akan mengambil alih penanganan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk menuntaskan kasus pagar laut Tangerang secara transparan dan akuntabel. Proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan bukti sebelum masuk ke tahap penyidikan.

Kejagung berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Proses pengumpulan data dan keterangan akan terus dilakukan secara proaktif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan terungkapnya seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, diharapkan proses penyelidikan kasus pagar laut Tangerang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kejagung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum. Publik diharapkan dapat bersabar dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Kejagung akan terus berupaya untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini akan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di Indonesia.