BPJS Ketenagakerjaan dan BSKDN Percepat Universal Coverage Jamsostek di Minahasa
BPJS Ketenagakerjaan dan BSKDN Kemendagri berkolaborasi untuk mempercepat pencapaian universal coverage Jamsostek di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, guna melindungi pekerja dan mencegah kemiskinan ekstrem.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi untuk mempercepat perluasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada pekerja dan mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru. Inisiatif ini diresmikan pada Senin di Tondano, Sulawesi Utara.
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R P Tendean, menjelaskan bahwa kolaborasi ini difokuskan pada perumusan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan cakupan Jamsostek di Minahasa. Hal ini penting mengingat angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih menjadi perhatian serius. "Penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2024 sebesar 0.84 persen. Oleh karena itu, penting bagi kita mendorong peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan melalui strategi kebijakan yang tepat," ujar Noudy saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Auditorium Kantor Bupati Minahasa.
Beberapa tantangan dalam mencapai universal coverage Jamsostek diidentifikasi, termasuk belum optimalnya dukungan regulasi, keterbatasan anggaran daerah, minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa instruksi presiden untuk mendorong pencapaian universal coverage Jamsostek, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2025. Namun, implementasinya masih membutuhkan upaya lebih lanjut.
Strategi Kebijakan untuk Universal Coverage Jamsostek
Salah satu strategi yang dibahas adalah integrasi data BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi desa. Integrasi ini diharapkan dapat mempercepat verifikasi kepesertaan, meningkatkan akurasi, dan efisiensi layanan. Pemerintah Kabupaten Minahasa diapresiasi karena telah berhasil meningkatkan universal coverage Jamsostek melalui program ASN Peduli, di mana para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menanggung iuran peserta informal dari kategori miskin ekstrem. Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas perlindungan sosial.
Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Tondano, Merry Taroreh, menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). "Ketika terjadi risiko kecelakaan kerja ataupun kematian pada pencari nafkah atau tulang punggung keluarga, minimal ahli waris yaitu istri ataupun anak masih mendapatkan uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dipakai untuk bertahan hidup maupun untuk modal usaha sehingga tidak menimbulkan kemiskinan ekstrem berkelanjutan," jelasnya. Program ini memberikan jaring pengaman sosial bagi keluarga yang terdampak musibah.
Program JKK dan JKM memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Santunan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bahkan sebagai modal usaha untuk memulai kehidupan baru. Dengan demikian, program ini tidak hanya melindungi pekerja dari risiko finansial, tetapi juga mencegah munculnya kemiskinan ekstrem.
Tantangan dan Solusi
Meskipun terdapat sejumlah kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai universal coverage Jamsostek. Keterbatasan anggaran daerah dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Jamsostek. Selain itu, perlu adanya peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas program.
Pemerintah pusat dan daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai. Peningkatan aksesibilitas layanan Jamsostek juga sangat penting, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, setiap warga negara dapat menikmati manfaat perlindungan Jamsostek secara merata dan berkeadilan.
Keberhasilan program universal coverage Jamsostek di Minahasa dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, BSKDN, dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas cakupan perlindungan Jamsostek dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
Langkah-langkah konkret seperti integrasi data dan program ASN Peduli perlu direplikasi di daerah lain untuk memastikan keberlanjutan program dan tercapainya tujuan universal coverage Jamsostek di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
