BRI Apresiasi Proses Hukum Kasus Korupsi Kredit BRIguna, Karyawan Terlibat Dipecat
Bank BRI memberikan apresiasi pada proses hukum kasus korupsi kredit BRIguna di Kostrad Cibinong dan telah memecat karyawan yang terlibat dalam kasus tersebut.
Jakarta, 14 Februari 2024 - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum (APH) atas penanganan kasus dugaan korupsi kredit BRIguna di Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Bekang) Kostrad Cibinong periode 2019-2023. Kasus ini diungkap melalui investigasi internal BRI, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip zero tolerance to fraud.
Langkah Tegas BRI dan Apresiasi terhadap APH
Pemimpin BRI Kantor Cabang Jakarta, Cut Mutiah Rio Nugroho, menyatakan bahwa BRI telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang dan mengapresiasi profesionalisme APH dalam memproses laporan sesuai hukum yang berlaku. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, BRI juga telah menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan yang terlibat dalam tindakan fraud tersebut.
BRI menekankan komitmennya dalam memberantas segala bentuk kecurangan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance (GCG) dalam setiap operasional bisnisnya. Langkah proaktif BRI dalam mengungkap kasus-kasus fraud ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Kronologi Kasus Korupsi Kredit BRIguna
Pada 13 Februari 2024, Pelda Purn. Dwi Singgih Hartono, juru bayar Bekang Kostrad Cibinong periode 2014-2021, didakwa merugikan negara sebesar Rp57,05 miliar terkait kasus korupsi kredit BRIguna. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), Juli Isnur, mengungkapkan bahwa Dwi Singgih tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga beberapa pihak lain, termasuk karyawan BRI Cabang Menteng Kecil.
Beberapa karyawan BRI yang disebut menerima bagian dari korupsi tersebut antara lain Nadia Sukmaria (Rp29,8 juta), Rudi Hotma (Rp65,5 juta), dan Heru Susanto (Rp26,5 juta). Selain mereka, beberapa pihak lain juga menerima suap, termasuk Antonius HPP (Rp20 juta), Muyasir (Rp4 juta), Wiwin Tinni (Rp1 juta), Herawati (Rp1,8 juta), Maman (Rp53,5 juta), dan Sutrisno (Rp53,5 juta).
Dwi Singgih, Nadia, Rudi, dan Heru disidangkan secara bersamaan atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Mereka terancam hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kesimpulan
Kasus korupsi kredit BRIguna ini menjadi bukti pentingnya pengawasan internal dan penegakan hukum yang tegas. Apresiasi BRI terhadap langkah APH dan tindakan tegas terhadap karyawan yang terlibat menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kejadian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait untuk senantiasa mematuhi aturan dan prinsip GCG.
BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan internal dan bekerja sama dengan APH dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.
