Digitalisasi: Solusi Efisiensi Pembangunan Kalimantan Timur
Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mendorong digitalisasi produk hukum daerah untuk percepat pembangunan, efisiensi biaya, dan transparansi, serta mencegah korupsi.
Digitalisasi: Kunci Pembangunan Kalimantan Timur yang Lebih Cepat dan Transparan
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, pada Senin, 20 Januari 2025, menekankan pentingnya digitalisasi produk hukum daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah di Samarinda. Beliau melihat digitalisasi sebagai solusi untuk pembangunan daerah yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi kendala birokrasi yang selama ini menghambat kemajuan daerah.
Efisiensi Waktu dan Biaya
Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia membuat pendekatan manual konvensional menjadi tidak efisien. Proses pengajuan produk hukum daerah, misalnya, dapat dipangkas menjadi kurang dari dua minggu dengan sistem digital, jauh lebih cepat dibandingkan sistem konvensional yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi memangkas biaya perjalanan dinas yang selama ini cukup tinggi. Beliau mencontohkan perjalanan dinas dari Papua ke Jakarta yang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar.
Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Lebih lanjut, Akmal Malik menyoroti potensi besar digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi. Sistem digital yang terintegrasi dapat meminimalisir celah untuk penyimpangan dan memudahkan pengawasan publik. Kejelasan alur proses dan akses informasi publik menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pentingnya Partisipasi dan Self Assessment
Selain digitalisasi, Akmal Malik juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan self assessment dalam pembentukan produk hukum daerah. Beliau menyayangkan banyaknya peraturan yang menumpuk di biro hukum karena kurangnya tanggung jawab dari OPD. Beliau mengingatkan pentingnya OPD untuk ikut bertanggung jawab atas produk hukum yang mereka ajukan, bukan hanya bergantung pada Gubernur untuk menandatangani berbagai dokumen seperti SK, SKB, dan bantuan hibah.
Evaluasi dan Pembaruan Regulasi
Akmal Malik juga menekankan pentingnya self assessment untuk mengevaluasi produk hukum daerah yang sudah ada. Banyak pemerintah daerah, menurutnya, masih menggunakan regulasi yang sudah kedaluwarsa atau tidak relevan lagi. Hal ini perlu segera diatasi untuk menghindari kerancuan dan inefisiensi dalam pemerintahan.
Penguatan Biro Hukum dan DPRD
Terakhir, Akmal Malik menyoroti perlunya penguatan biro hukum dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah, termasuk peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang hukum di kedua lembaga tersebut. Hal ini penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas produk hukum daerah.
Kesimpulan
Digitalisasi menjadi kunci percepatan pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan menerapkan sistem digital yang terintegrasi, efisiensi waktu dan biaya dapat dicapai, transparansi ditingkatkan, dan praktik korupsi dapat dicegah. Partisipasi aktif OPD dan evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada juga menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan inisiatif ini. Komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
